Ketua Satgas Hashim S. Djojohadikusumo memaparkan rencana pembiayaan konservasi jangka panjang di Paviliun Indonesia pada COP31 di Antalya, Turki. (foto: Humas Kemenhut)
Jakarta, InfoPublik – Pemerintah Indonesia menyiapkan skema pembiayaan konservasi jangka panjang yang mencakup 13 taman nasional prioritas dan dua lanskap konservasi spesies ikonik. Rencana tersebut dipaparkan di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) sebagai upaya memperkuat perlindungan keanekaragaman hayati melalui kolaborasi pemerintah, filantropi, dan sektor swasta.
Penyusunan rencana pembiayaan dipimpin Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026.
Ketua Satgas, Hashim S. Djojohadikusumo, mengatakan, 57 taman nasional di Indonesia merupakan habitat berbagai spesies terancam punah. Karena itu, perlindungan kawasan konservasi menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan kelestarian alam bagi generasi mendatang.
“Indonesia tidak sekadar mencari tambahan dana untuk konservasi. Kita membutuhkan pembiayaan jangka panjang agar perlindungan alam dapat terus berjalan. Melalui Satgas ini, kami berupaya memperluas kolaborasi antara pemerintah, filantropi, dan sektor swasta untuk mendukung perlindungan taman nasional, spesies ikonik, dan lanskap prioritas. Keberhasilannya harus terlihat pada ekosistem yang terjaga dan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi,” kata Hashim, yang juga menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, dalam keterangannya dari Antalya, Turki, Senin (9/11/2026).
Dalam forum COP31, Satgas menghimpun masukan internasional terhadap draf White Paper Pembiayaan Konservasi Indonesia. Konsultasi tersebut melanjutkan pembahasan nasional pada 2 November 2026 yang melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan ahli konservasi.
Dokumen tersebut mengusulkan pembentukan wadah investasi konservasi nasional atau national conservation investment vehicle untuk menghimpun, mengagregasi, dan menyalurkan dana dari berbagai sumber. Skema ini diharapkan dapat memperkuat pembiayaan perlindungan kawasan sekaligus mendorong kemandirian pendapatan di tingkat tapak melalui ekowisata, kemitraan strategis, dan model bisnis berkelanjutan lainnya.
Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, mengatakan, Kementerian Kehutanan (Kemenhut), berkomitmen mengembangkan pembiayaan konservasi inovatif untuk memperkuat tata kelola taman nasional. Pengembangan diarahkan dari proyek percontohan menuju platform nasional yang menghubungkan pendanaan andal, kelembagaan kuat, pengelolaan lapangan efektif, dan hasil konservasi terukur.
“Taman nasional Indonesia tetap berada di bawah kewenangan negara, dengan konservasi sebagai tujuan utamanya. Pemerintah tetap bertanggung jawab atas prioritas konservasi, keputusan pengelolaan, dan pengawasan,” kata Rohmat.
Ia menjelaskan, kementeriannya memprioritaskan pembentukan arsitektur pembiayaan yang kredibel, pengembangan instrumen yang memberikan manfaat konservasi, reformasi regulasi dan fleksibilitas keuangan, serta penguatan sumber daya manusia dan kapasitas pengelolaan.
Salah satu agenda transformasi Badan Layanan Umum (BLU) mencakup empat taman nasional, yaitu Komodo, Bromo Tengger Semeru, Gunung Rinjani, dan Way Kambas. Pelaksanaannya tetap mengikuti proses persetujuan yang berlaku.
Dalam sesi panel strategis COP31, Satgas juga memaparkan sejumlah mekanisme pembiayaan yang diadaptasi dari praktik global. Skema tersebut meliputi kerangka kredit keanekaragaman hayati (Biodiversity Credit Framework), pendanaan permanen berbasis proyek (Project Finance for Permanence/PFP), obligasi konservasi satwa liar (Wildlife Conservation Bonds), serta pembiayaan berbasis hasil (outcome-based finance) yang merujuk pada model perlindungan spesies seperti Rhino Bond.
CEO WWF Indonesia sekaligus anggota Satgas, Aditya Bayunanda, menyambut baik langkah pemerintah membangun arsitektur pembiayaan konservasi tersebut.
“Kami melihat adanya sinyal positif yang sangat kuat dari pendekatan terstruktur yang diambil Indonesia,” kata Aditya.
Menurut dia, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, korporasi, dan mitra global membuka peluang untuk mengubah pendanaan konservasi berbasis amal menjadi model yang digerakkan oleh investasi. Pendekatan ini diharapkan mendukung pengembangan ekonomi positif-alam atau nature-positive economy.
Promosi Satgas di COP31 merupakan bagian dari rangkaian diplomasi dan penjajakan pasar strategis yang telah dilakukan Indonesia. Tahapan sebelumnya meliputi pengenalan Inisiatif Konservasi Gajah Peusangan (PECI) di Lancaster House, pembentukan Satgas Nasional, hingga dialog dengan investor dalam London Climate Action Week.
Sidang dan sesi publik COP31 turut dihadiri perwakilan Pemerintah Inggris Ruth Davis selaku UK Special Representative for Nature, Bezos Earth Fund, Enduring Earth, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), serta sejumlah filantropis global.
Kehadiran para mitra internasional tersebut diharapkan memperkuat dukungan teknis, studi kelayakan, dan pendanaan katalitik bagi transisi Indonesia menuju ekonomi positif-alam. Melalui momentum COP31, pemerintah mengajak lembaga keuangan, filantropi, dan sektor swasta global bergabung dalam ekosistem pembiayaan konservasi nasional demi menjaga keanekaragaman hayati Indonesia bagi generasi mendatang.
