Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, dalam Rapat Evaluasi Penerapan Operasi Modifikasi Cuaca untuk Percepatan Penanganan Karhutla.
Jakarta, InfoPublik – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menekankan pentingnya informasi peringatan dini cuaca sebagai dasar pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Langkah tersebut diperlukan agar penyemaian awan tepat sasaran dan tidak meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir dan tanah longsor.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Evaluasi Penerapan Operasi Modifikasi Cuaca untuk Percepatan Penanganan Karhutla di Sumatera dan Kalimantan Tahun 2026 bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (2/11/2026) seperti disampaikan dalam keterangan BMKG.
Faisal menjelaskan, BMKG telah menyediakan informasi peringatan dini melalui laman bmkg.go.id/peringatan-dini. Platform tersebut memuat informasi peringatan dini curah hujan, siklon tropis, gelombang tinggi, hingga kekeringan meteorologis.
Informasi tersebut telah dikoordinasikan dengan BNPB agar lebih mudah dipahami dan dimanfaatkan pemerintah daerah maupun masyarakat.
“Di sini formatnya lengkap. Di dalam laman ini terdapat Peringatan Dini Curah Hujan, Siklon Tropis, Gelombang Tinggi, dan sebagainya. Kami sudah berkoordinasi terlebih dahulu dengan BNPB agar mudah dipahami masyarakat terkait posisinya, termasuk informasi mengenai kekeringan meteorologis secara keseluruhan,” ujar Faisal.
Ia menambahkan, informasi peringatan dini curah hujan tersedia dalam empat rentang waktu, yakni nowcasting atau prakiraan jangka sangat pendek, prakiraan harian, dasarian, dan bulanan. Informasi tersebut dapat menjadi acuan untuk memantau potensi hujan mulai dari beberapa jam ke depan hingga periode bulanan.
Menurut Faisal, pemanfaatan informasi tersebut penting untuk menentukan lokasi dan waktu pelaksanaan OMC. Tim pelaksana perlu memperhatikan wilayah yang telah memiliki peringatan dini hujan tinggi agar penyemaian awan tidak meningkatkan potensi banjir.
Ia mencontohkan Kalimantan Selatan yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami banjir. Kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan OMC untuk penanganan karhutla. Hal serupa juga berlaku di wilayah lain, termasuk Jawa Timur, terutama untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi basah seperti banjir lahar.
“Jadi, kita harus mencari titik temu yang presisi antara operasi pemadaman karhutla dengan potensi ancaman bencana hidrometeorologi basah. Jangan sampai maksud hati ingin menurunkan hujan untuk memadamkan kebakaran, tetapi malah memicu banjir di mana-mana,” tegas Faisal.
Faisal juga mengingatkan bahwa prakiraan cuaca bersifat dinamis dan diperbarui mengikuti perkembangan kondisi atmosfer. Karena itu, tim OMC dan pemerintah daerah perlu terus memantau informasi peringatan dini, termasuk informasi hingga tingkat kecamatan, sebagai dasar penyesuaian langkah operasional.
Sementara itu, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto, melaporkan bahwa pelaksanaan OMC melalui Posko Terpadu untuk percepatan penanganan karhutla di Sumatera dan Kalimantan menunjukkan hasil positif.
Perbaikan tersebut terlihat dari meningkatnya jarak pandang, menurunnya konsentrasi polutan PM2.5 dan jumlah titik panas, serta hujan yang mulai merata dalam beberapa hari terakhir, khususnya di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Seluruh bandara yang sebelumnya terkendala jarak pandang juga telah kembali beroperasi.
Berdasarkan perkembangan titik panas, indeks kualitas udara, dan jarak pandang yang membaik serta cenderung stabil dalam sepekan terakhir, BMKG menilai pelaksanaan OMC Terpadu dapat dicukupkan.
Pertimbangan lainnya adalah prakiraan hujan harian selama sepekan ke depan yang masih menunjukkan peluang hujan meskipun belum merata, serta perkiraan awal musim hujan di sejumlah wilayah.
Meski demikian, kegiatan OMC yang dilaksanakan BNPB, Kementerian Kehutanan, maupun kementerian lainnya dengan supervisi BMKG masih dapat dilanjutkan sesuai kebutuhan dan perkembangan kondisi di lapangan.
“BMKG bersama seluruh unsur terkait terus berkomitmen untuk menyampaikan prospek cuaca serta melakukan upaya-upaya intervensi atmosfer melalui Operasi Modifikasi Cuaca dalam mendukung percepatan penanganan karhutla saat ini,” ujar Tri.
Kepala BNPB, Kristomei Sianturi, menyampaikan bahwa hasil evaluasi OMC menjadi dasar bagi BNPB untuk menyesuaikan langkah penanganan bencana sesuai perkembangan kondisi di lapangan.
Ia menegaskan, seluruh pelaksanaan OMC terpadu harus mengacu pada arahan dan analisis BMKG. BNPB dan TNI bertugas menyediakan aset, mengoordinasikan, serta melaksanakan operasi berdasarkan rekomendasi teknis BMKG.
“Yang paling penting, karena sifatnya ini adalah operasi terpadu, maka seluruh pergerakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) harus didasarkan pada arahan dan data dari BMKG; wewenang go or no-go (terbang atau tidak) sepenuhnya ada di BMKG. Kita di BNPB dan TNI hanya menyediakan aset, mengoordinasikan, dan mengeksekusi sesuai hasil analisis BMKG,” tegas Kristomei.
Melalui evaluasi tersebut, BMKG, BNPB, dan unsur terkait berupaya menyelaraskan pelaksanaan OMC dengan perkembangan cuaca dan potensi bencana di setiap wilayah. Pemanfaatan informasi peringatan dini menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan penanganan karhutla berjalan efektif tanpa mengabaikan risiko banjir dan tanah longsor.
