Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, memberikan arahan saat membuka Bimbingan Teknis Revitalisasi SMK ABT Tahap 2 Tahun 2026 (Foto: Dok Kemendikdasmen)
Jakarta, Infopublik – Kualitas pendidikan vokasi tidak hanya ditentukan oleh kompetensi guru dan kurikulum, tetapi juga ketersediaan ruang praktik, ruang kelas, serta fasilitas sanitasi yang layak. Untuk mendukung pembelajaran yang lebih optimal, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan bantuan revitalisasi kepada 1.277 sekolah menengah kejuruan (SMK) melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT) 2026.
Bantuan tersebut mencakup 553 SMK negeri dan 724 SMK swasta di berbagai daerah. Pekerjaan yang didukung meliputi pembangunan baru, rehabilitasi, renovasi, pengadaan perabot, penataan lingkungan, dan pengecatan. Fasilitas yang menjadi sasaran antara lain ruang kelas, ruang praktik keterampilan, toilet aksesibel, serta sarana pendukung pembelajaran lainnya.
Revitalisasi ini diharapkan tidak berhenti pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga meningkatkan kenyamanan belajar dan mendukung peserta didik mengembangkan keterampilan sesuai bidang keahliannya.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq menegaskan bahwa bantuan tersebut harus dikelola secara bertanggung jawab karena bersumber dari pajak masyarakat. Sekolah diminta menjalankan pekerjaan sesuai ketentuan dan tidak memenuhi permintaan pungutan dari pihak yang tidak memiliki kewenangan.
“Uang yang diterima oleh sekolah-sekolah itu adalah uang pajak rakyat yang didapatkan dengan susah payah oleh negara. Oleh karena itu, saya mengimbau kepada kita semua untuk betul-betul menunaikan amanah ini dengan sebaik-baiknya,” ujar Fajar saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Revitalisasi SMK ABT Tahap 2 Tahun 2026 di Tangerang Selatan, Banten, Kamis (5/11/2026).
Selain memastikan bantuan digunakan sesuai peruntukan, Kemendikdasmen menekankan pentingnya kualitas pekerjaan sejak tahap perencanaan hingga pembangunan selesai. Pemilihan material harus mengikuti spesifikasi teknis agar bangunan tidak cepat rusak dan dapat digunakan dalam jangka panjang.
Menurut Fajar, fasilitas pendidikan yang layak merupakan salah satu faktor pendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Ruang kelas yang nyaman, ruang praktik yang memadai, serta sanitasi yang baik dapat membantu guru dan peserta didik menjalankan kegiatan belajar secara optimal.
“Perbaikan fasilitas sekolah, baik rehabilitasi maupun pembangunan fisik, sebenarnya salah satu muaranya adalah meningkatkan kualitas belajar di sekolah,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan sekolah agar merawat bangunan dan fasilitas yang telah diperbaiki melalui pemeliharaan rutin. Dengan demikian, manfaat bantuan tidak hanya dirasakan saat pekerjaan selesai, tetapi dapat dipertahankan untuk mendukung kegiatan belajar dalam jangka panjang.
Aspek pengawasan menjadi perhatian dalam pelaksanaan program ini. Kemendikdasmen meminta seluruh pihak menjalankan proses secara transparan serta menolak permintaan biaya di luar ketentuan. Jajaran direktorat di lingkungan kementerian bersama dinas pendidikan provinsi juga telah menandatangani pakta integritas sebagai bagian dari upaya mencegah penyimpangan.
Untuk membantu sekolah melaksanakan bantuan sesuai aturan, Kemendikdasmen menggelar Bimtek Revitalisasi SMK ABT Tahap 2 Tahun 2026 pada 3–6 November 2026. Kegiatan ini diikuti 519 SMK calon penerima bantuan dari berbagai provinsi di Indonesia.
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Muttaqin mengatakan, bimbingan teknis tersebut memberikan pemahaman mengenai mekanisme bantuan dan tahapan pelaksanaannya. Peserta yang terdiri atas kepala sekolah, ketua tim perencana, dan penanggung jawab teknis memperoleh pembekalan tentang perencanaan, pekerjaan konstruksi, administrasi, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.
“Keberhasilan penyaluran bantuan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan sekaligus mengelola sarana dan prasarana dengan tertib, cermat, dan akuntabel,” ujar Tatang.
Pembekalan tersebut menjadi penting agar sekolah memahami tanggung jawab teknis dan administratif dalam mengelola bantuan. Ketepatan perencanaan, kesesuaian spesifikasi bangunan, serta kelengkapan laporan menjadi bagian dari upaya memastikan anggaran menghasilkan fasilitas yang benar-benar dibutuhkan.
Kebutuhan revitalisasi juga dirasakan sekolah di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan sarana pendidikan. Kepala SMK Al-Barokah di Cianjur Selatan, Jawa Barat, M. Apep Mubarok, mengatakan sekolahnya masih membutuhkan ruang kelas baru dan ruang praktik untuk menunjang kegiatan pembelajaran.
Pada 2026, sekolah tersebut memperoleh bantuan untuk merenovasi ruang kelas yang sudah tersedia. Perbaikan itu diharapkan membuat lingkungan belajar lebih nyaman dan meningkatkan semangat peserta didik.
“Alhamdulillah, tahun ini kami mendapatkan bantuan revitalisasi untuk merenovasi ruang kelas yang ada. Mudah-mudahan setelah direnovasi, sekolah kami menjadi lebih nyaman dan memberikan semangat baru bagi peserta didik. Kami akan melaksanakan renovasi sebaik-baiknya sesuai ketentuan serta melibatkan unsur warga sekolah,” ujar Apep.
Bagi sekolah yang masih memiliki keterbatasan ruang belajar, bantuan revitalisasi menjadi salah satu langkah untuk memperbaiki kondisi sarana pendidikan secara bertahap. Namun, manfaat program tetap bergantung pada kesesuaian pekerjaan dengan kebutuhan sekolah, mutu hasil pembangunan, dan pemeliharaan setelah fasilitas digunakan.
Melalui revitalisasi 1.277 SMK tersebut, Kemendikdasmen berupaya memperkuat dukungan infrastruktur bagi pendidikan vokasi. Tantangan berikutnya ialah memastikan setiap fasilitas yang dibangun atau diperbaiki dapat digunakan secara optimal untuk mendukung pembelajaran berbasis keterampilan, sehingga peserta didik memperoleh lingkungan belajar yang lebih layak untuk mengembangkan kompetensi sesuai bidang keahliannya.
