Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir memimpin rapat koordinasi tingkat menteri penanggulangan kebakaran hutan dan lahan lintas batas di Jakarta, Selasa (3/11/2026). /ANTARA FOTO/HO-Kemlu RI.
Jakarta, InfoPublik - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia, sehingga sinergi seluruh kementerian, lembaga terkait, serta kerja sama dengan negara mitra sangat diperlukan untuk memutus mata rantai praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab.
Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, melalui keterangan resmi, dalam rapat koordinasi tingkat menteri di Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Pertemuan itu menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto ini dihadiri oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, serta perwakilan dari Kementerian Keuangan untuk menyusun modalitas dan lingkup kerja gugus tugas secara tegas dan berkelanjutan.
Armanatha menegaskan, langkah kolaboratif tersebut krusial dilakukan guna mencegah dampak kebakaran hutan yang kerap melintas hingga ke wilayah negara tetangga.
"Penanganan karhutla menjadi prioritas utama. Untuk memutus mata rantai praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab, diperlukan sinergi seluruh kementerian dan lembaga terkait serta kerja sama yang baik dengan negara mitra," tegas Arrmanatha.
Sebagai bentuk konkret kerja sama internasional, Indonesia dan Singapura telah sepakat membentuk Gugus Tugas Bersama Penguatan Tanggung Jawab Bisnis (Joint Task Force on Strengthening Business Responsibilities between Indonesia and Singapore/JTF).
Kesepakatan tersebut diraih usai pertemuan bilateral antara Menlu RI Arrmanatha Nasir dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan pada 27 Oktober 2026.
Melalui keberadaan JTF, Indonesia menilai wadah ini efektif untuk memperkuat pertukaran informasi, membangun rasa saling percaya, serta menangani berbagai persoalan strategis lainnya agar para pelaku usaha dari kedua negara menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab.
