Wamenkomdigi Nezar Patria saat menjadi narasumber dalam acara Pelatihan AI Value Chain: Indonesia's Strategy in the AI Supply Chain as a Middle Power yang diikuti secara daring dari Jakarta Pusat. (Foto: cuplikan zoom/Humas Kemkomdigi)
Jakarta, InfoPublik – Indonesia tidak harus menjadi negara pembuat model kecerdasan artifisial (AI) paling canggih untuk berperan dalam persaingan teknologi global. Peluang strategis justru terbuka melalui pemanfaatan AI untuk mempercepat layanan pemerintah, meningkatkan produktivitas, dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan, pengembangan model AI terdepan saat ini masih didominasi Amerika Serikat dan Tiongkok karena membutuhkan konsentrasi modal, talenta, cip, serta energi dalam jumlah besar.
Karena itu, Indonesia perlu menentukan strategi yang realistis dengan memaksimalkan teknologi yang tersedia sekaligus memperkuat posisi dalam rantai nilai AI global.
"Indonesia tidak akan membangun model AI paling canggih di dunia, tidak dalam dekade ini, dan kemungkinan besar tidak juga pada dekade berikutnya," ujar Nezar dalam acara Pelatihan AI Value Chain: Indonesia's Strategy in the AI Supply Chain as a Middle Power yang diikuti secara daring dari Jakarta Pusat, Jumat (30/10/2026).
Menurut Nezar, keterbatasan dalam mengembangkan model AI tercanggih bukan berarti Indonesia kehilangan kesempatan menjadi pemain penting. Indonesia dapat mengambil posisi strategis dengan memanfaatkan teknologi terbaik untuk mempercepat transformasi di berbagai sektor.
"Kita perlu untuk memanfaatkan model-model terbaik di dunia untuk mentransformasi pemerintahan, perekonomian, dan kehidupan masyarakat kita lebih cepat daripada negara lain," katanya.
Namun, pemanfaatan teknologi tersebut tidak boleh membuat Indonesia hanya bergantung pada penyedia asing melalui kontrak layanan atau sistem berlangganan. Ketergantungan semacam itu berisiko ketika terjadi kenaikan harga, perubahan prioritas penyedia komputasi, maupun pembatasan akses terhadap infrastruktur teknologi.
Nezar menegaskan, Indonesia perlu membangun daya tawar melalui pengembangan infrastruktur komputasi lokal, pengaturan akses pasar, dan kerja sama internasional.
"Indonesia tidak boleh memosisikan diri hanya sebagai pelanggan. Kita harus bertindak sebagai mitra setara (counterparty) yang memiliki daya tawar nyata untuk menjamin akses jangka panjang," tegasnya.
Dalam rantai pasok AI global, Indonesia memiliki dua modal utama, yakni sumber daya mineral kritis dan pasar pengguna akhir dengan populasi hampir 290 juta jiwa. Kedua potensi tersebut perlu diolah menjadi nilai tambah ekonomi, bukan sekadar menjadi pemasok bahan mentah dan pasar konsumsi.
Penguatan industri pengolahan, manufaktur, serta integrasi teknologi menjadi langkah penting agar Indonesia memperoleh manfaat lebih besar dari perkembangan AI. Kerja sama dengan negara yang memiliki keunggulan teknologi semikonduktor, termasuk Jepang dan Korea Selatan, juga diperlukan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah dalam rantai pasok global.
"Nilai tambah muncul saat kecerdasan bertemu dengan dunia fisik melalui pemrosesan, manufaktur, dan integrasi," jelasnya.
Di sisi lain, Nezar mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur AI harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan manfaat bagi masyarakat sekitar. Pembangunan pusat data, misalnya, membutuhkan pasokan listrik, air, dan lahan dalam jumlah besar.
Menurutnya, Indonesia tidak seharusnya bersaing menarik investasi hanya dengan menawarkan biaya energi, air, atau lahan paling murah. Kepastian tata kelola, keberlanjutan lingkungan, dan dampak ekonomi bagi masyarakat perlu menjadi keunggulan investasi.
"Perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat bukanlah hambatan bagi strategi kecerdasan artifisial kita. Hal-hal tersebut justru merupakan titik awal dari strategi kita," ujarnya.
Nezar juga menekankan perlunya strategi ekonomi untuk mengantisipasi perubahan lapangan kerja akibat pemanfaatan AI. Sejumlah pekerjaan rutin di sektor jasa berpotensi terdampak sehingga pemerintah perlu memastikan pertumbuhan ekonomi berbasis AI turut membantu masyarakat menghadapi perubahan tersebut.
Ia menegaskan, keberhasilan Indonesia di era AI tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan menciptakan teknologi paling maju, tetapi juga kecakapan memanfaatkannya, kekuatan kemitraan global, serta tanggung jawab dalam mengelola dampaknya.
"Indonesia mungkin tidak akan memenangkan perlombaan untuk membangun model AI terbesar, namun kita bisa memenangkan perlombaan untuk membangun negara yang paling cakap, mitra yang paling kredibel, serta tuan rumah yang paling bertanggung jawab di era AI," pungkasnya.
