Skema Sensus Ekonomi Tahun 2026 dalam memotret ekosistem kesehatan Indonesia. (BPS)
Jakarta, InfoPublik – Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kementerian Kesehatan menginisiasi penyusunan Health Satellite Account (HSA) sebagai instrumen untuk memotret kontribusi sektor kesehatan terhadap perekonomian nasional secara lebih komprehensif dan akurat.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 akan menjadi fondasi penting dalam penyempurnaan HSA. Selama ini, penyusunan HSA masih terbatas pada sisi pengeluaran atau belanja kesehatan. "Nanti, berdasarkan hasil Sensus Ekonomi 2026, Health Satellite Account ini akan lebih kita kerucutkan dan lebih kita lengkapi," ujar Amalia dalam Sosialisasi SE2026 di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Amalia menjelaskan, SE2026 merupakan "sensus ekonomi paket lengkap" karena cakupannya sangat luas. Selain mendata perusahaan besar dengan kantor tetap, sensus juga menjangkau berbagai aktivitas ekonomi yang dijalankan pada skala rumah tangga.
Di sektor kesehatan, pendataan tersebut mencakup dokter yang membuka praktik mandiri di rumah, klinik bersalin berskala kecil, industri farmasi dan alat kesehatan, hingga kegiatan riset dan pengembangan (research and development/R&D) kesehatan. "Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar sensus, tetapi kontribusi besar kita bersama untuk membangun fondasi data ekonomi Indonesia yang terkini dan terlengkap," tegas Kepala BPS.
BPS juga memastikan kerahasiaan data responden tetap terjaga sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Amalia menegaskan bahwa data yang dikumpulkan tidak berkaitan dengan kepentingan perpajakan.
Terima Petugas Sensus
Untuk memudahkan partisipasi masyarakat, BPS menyiapkan tiga metode pengisian kuesioner, yakni secara daring melalui pengisian mandiri oleh pelaku usaha, secara digital dengan bantuan petugas sensus menggunakan telepon pintar, serta melalui formulir cetak untuk wilayah yang memiliki keterbatasan akses internet. "BPS mengajak masyarakat menyukseskan SE2026 melalui gerakan TIR: Terima petugas sensus, Isi data dengan benar, dan Rahasia data terjaga. Partisipasi aktif pelaku usaha sangat diharapkan karena sensus ini hanya dilakukan satu kali dalam sepuluh tahun," kata Amalia.
Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK), Asnawi Abdullah, menyebut sektor kesehatan saat ini telah berkembang menjadi ekosistem ekonomi yang besar. Karena itu, data dari SE2026 diperlukan agar kontribusi ekonomi sektor kesehatan dapat tercatat dan dikelola secara optimal.
Menurut Asnawi, HSA nantinya akan mengintegrasikan berbagai data strategis, mulai dari pembiayaan kesehatan, investasi, hingga perdagangan produk kesehatan dari hulu hingga hilir.
Data tersebut akan menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan strategis, termasuk mendukung implementasi Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK), memperkuat perbaikan regulasi, serta mempercepat transformasi kesehatan nasional.
Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan SE2026, Kementerian Kesehatan akan mengoptimalkan berbagai saluran komunikasi hingga tingkat daerah untuk menyebarluaskan informasi mengenai sensus tersebut. Menteri Kesehatan juga akan menerbitkan Surat Edaran guna memperkuat pelaksanaan kegiatan.
"Kami mengajak seluruh pelaku ekonomi sektor kesehatan untuk berpartisipasi aktif memberikan data yang lengkap dan benar, karena kesempatan ini hanya datang satu dasawarsa sekali," pungkas Asnawi.
