Jakarta, InfoPublik — Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan pentingnya menjaga profesionalisme, objektivitas, dan etika jurnalistik di tengah disrupsi media digital dan kemunculan media baru yang semakin masif.

Hal tersebut disampaikan Komaruddin Hidayat saat menghadiri kegiatan Fun Walk Hari Kebebasan Pers Sedunia (World Press Freedom Day) 2026 di Jakarta, Minggu (10/5/2026).

Menurut Komaruddin, kemunculan new media dan derasnya arus informasi digital harus dipandang sebagai tantangan untuk memperkuat kualitas pers nasional, bukan ancaman yang melemahkan peran media arus utama.

“Disrupsi media itu ibarat orang rafting. Justru mengasyikkan kalau ada tantangan. Saya berharap kawan-kawan pers melihat suasana seperti ini untuk meningkatkan profesionalitas, objektivitas, dan juga etika sehingga semakin reliable,” ujar Komaruddin.

Ia mengatakan, kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang akurat dan berkualitas tidak akan pernah hilang meski teknologi komunikasi berkembang sangat cepat.

“Informasi itu kebutuhan dasar masyarakat. Dengan teknologi digital, komunikasi semakin bebas. Tetapi kebebasan itu harus tetap dijaga dan diedukasi agar masyarakat memperoleh informasi yang berkualitas,” katanya.

Komaruddin menegaskan, pers memiliki posisi strategis sebagai penjaga kualitas informasi publik sekaligus benteng dalam melawan disinformasi dan hoaks yang marak di ruang digital.

“Pers itu menjaga gawang dan memelihara kualitas informasi. Karena itu, sepanjang zaman pers akan tetap diperlukan,” imbuhnya.

Ia juga menyoroti fenomena homeless media yang berkembang di era digital. Menurutnya, pemerintah perlu hadir melalui regulasi dan pemberdayaan agar ekosistem media tetap sehat tanpa menghilangkan independensi pers.

“Media massa itu bukan humas pemerintah, tetapi mitra sejajar untuk saling berbagi informasi demi kesehatan masyarakat,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya, menyatakan insan pers memiliki peran penting dalam menjaga ruang digital yang sehat di tengah derasnya arus informasi yang belum tentu terverifikasi.

“Di era digital, kecepatan tidak boleh mengalahkan akurasi. Produk jurnalistik harus berorientasi pada kepentingan publik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Fifi.

Menurutnya, pemerintah memandang pers sebagai mitra strategis dalam menjaga kualitas komunikasi publik sekaligus melawan hoaks dan disinformasi.

“Ketika ada isu besar, yang dicari masyarakat adalah sumber informasi yang reliable. Karena itu media harus tetap menjadi sumber berita yang kredibel,” tuturnya.

Kegiatan Fun Walk Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026 turut dihadiri sejumlah pimpinan organisasi media, insan pers, serta perwakilan kementerian dan lembaga. Acara tersebut menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat dalam membangun ruang informasi yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab.

Penguatan profesionalisme pers dan literasi digital tersebut sejalan dengan agenda Asta Cita pemerintah, khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia unggul serta penguatan transformasi digital yang inklusif dan beretika.