Jakarta, InfoPublik – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan pembangunan 60 balai pelatihan kerja di berbagai daerah untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan vokasi. Pemerintah juga menyiapkan program pelatihan bagi 1 juta orang dalam satu tahun dengan pembiayaan penuh, termasuk sertifikasi kompetensi.

Program ini diarahkan untuk memperkuat keterampilan angkatan kerja agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri dan meningkatkan kesiapan masyarakat memasuki pasar kerja.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan target tersebut dalam Rapat Kerja Nasional Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia (FPTVI) 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026). “Kita akan siapkan pelatihan bagi 1 juta orang dalam satu tahun yang ditanggung secara penuh oleh pemerintah, lengkap dengan sertifikasinya,” ujar Yassierli.

Pembangunan balai pelatihan dan perluasan program vokasi menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kompetensi. Melalui dukungan pembiayaan pemerintah, peserta diharapkan dapat memperoleh keterampilan dan sertifikasi yang dibutuhkan untuk bekerja tanpa terbebani biaya pelatihan.

Selain memperluas akses, Kemnaker berupaya memastikan materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan nyata dunia usaha dan industri. Salah satu langkah yang ditempuh ialah mengoptimalkan pemanfaatan Labor Market Intelligence (LMI) serta memperbarui Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI).

LMI membantu memetakan informasi pasar kerja, sedangkan KBJI menjadi acuan dalam mengidentifikasi jenis jabatan dan kebutuhan kompetensi. Pemanfaatan kedua instrumen tersebut diharapkan membuat penyelenggaraan pelatihan lebih terarah, sesuai kebutuhan pekerjaan yang tersedia.

Yassierli menekankan bahwa kompetensi menjadi faktor penting dalam proses perekrutan tenaga kerja. Karena itu, pendekatan skill-first atau berbasis keterampilan perlu diperkuat agar penilaian terhadap calon pekerja tidak hanya bertumpu pada latar belakang pendidikan, tetapi juga pada kemampuan yang relevan dengan pekerjaan.

“Yang saat ini dicari oleh perusahaan yang memiliki big data adalah kompetensinya, itu yang disebut dengan skill, dan kita sedang mencoba untuk membangun itu pada angkatan kerja di Indonesia,” kata Yassierli.

Agar program pelatihan menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar, Kemnaker mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan vokasi, dan dunia usaha.

Sinergi tersebut penting untuk memastikan kurikulum, metode pembelajaran, dan sertifikasi kompetensi mengikuti perkembangan kebutuhan industri. Dengan demikian, pelatihan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga membekali peserta dengan keterampilan yang dapat diterapkan di tempat kerja.

Melalui target pembangunan 60 balai pelatihan dan pelatihan bagi 1 juta orang, Kemnaker berupaya memperluas akses peningkatan keterampilan sekaligus memperkuat keterhubungan antara pendidikan vokasi dan kebutuhan dunia kerja.