NTT Jadi Pilot Project Kebun Pangan Perempuan untuk Tekan Stunting
Ilustrasi foto kebun pangan. (Istimewa)
Kupang, InfoPublik — Kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyatakan kesiapan mendukung Program Kebun Pangan Perempuan (KPP) sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan pangan keluarga, menekan stunting, serta memberdayakan perempuan di tingkat desa.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Lokakarya Strategi Penguatan Kebun Pangan Lokal Perempuan dan Reforma Agraria yang digelar secara daring pada Rabu (9/4/2026). Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, serta dihadiri Bupati Manggarai, Ketua TP-PKK Provinsi NTT, dan perwakilan Dinas PPPA, Dinas Pertanian, serta PKK dari seluruh kabupaten/kota se-NTT.
Dalam arahannya, Veronica Tan menegaskan bahwa berbagai persoalan yang dihadapi perempuan dan anak di NTT, mulai dari kekerasan, pekerja anak, perkawinan anak, hingga stunting, memiliki akar yang saling berkaitan, terutama persoalan ekonomi keluarga. “Masalah ini tidak bisa diselesaikan secara terpisah. Kebun Pangan Perempuan menjadi entry point untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan posisi perempuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Ini bukan sekadar program kebun, ini strategi penguatan perempuan dan keluarga dari desa,” ujar Wamen Veronica.
Ia menambahkan, ketika perempuan berdaya, ekonomi lokal akan tumbuh, pendapatan asli daerah meningkat, dan kesejahteraan masyarakat ikut terangkat.
Menurut data yang disampaikan dalam lokakarya, prevalensi stunting di NTT masih berada pada angka 31,4 persen, jauh di atas rata-rata nasional. Selain itu, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak juga masih menjadi tantangan serius di wilayah tersebut.
Untuk mendukung implementasi program, Kementerian PPPA telah membangun kolaborasi lintas kementerian. Bersama Kementerian Pertanian, Program KPP masuk dalam delapan titik kerja sama swasembada pangan nasional, termasuk NTT.
Sementara itu, bersama Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dijadwalkan melakukan verifikasi lahan di NTT pada 9–14 April 2026. Langkah ini menjadi tonggak penting karena untuk pertama kalinya izin pemanfaatan perhutanan sosial diberikan khusus kepada kelompok perempuan.
Koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk memanfaatkan lahan terlantar melalui mekanisme reforma agraria. “Yang paling penting adalah champion-nya perempuan-perempuan lokal yang benar-benar mencintai tanahnya dan mau bekerja. Asalkan ada champion, kita akan carikan dukungannya,” tegas Veronica Tan.
Program KPP dibangun di atas empat pilar utama, yakni Perempuan, Keluarga, Anak, dan Ekonomi Restoratif. Sebagai identitas gerakan, diperkenalkan pula konsep Mama Bumi (MABU) dengan slogan “Bumi Dijaga, Hati Dirawat, Hidup Dirayakan.”
Melalui pendekatan ini, perempuan didorong bukan hanya sebagai pengelola kebun, tetapi juga sebagai penggerak solidaritas komunitas dan pengambil keputusan di tingkat keluarga serta desa. NTT dipilih sebagai wilayah pilot project karena statusnya sebagai daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang menjadi prioritas pembangunan nasional.
Program serupa sebelumnya telah dijalankan oleh Yayasan Bambu Lingkungan Lestari sejak 2025 di tujuh kabupaten di NTT, dengan capaian 10 kebun aktif di lebih dari 10 desa, melibatkan lebih dari 100 perempuan, serta menghasilkan 40 jenis komoditas lokal.
Ketua TP-PKK Provinsi NTT, Mindriyati Astiningsih Laka Lena, menyambut positif program tersebut. “Program ini sangat relevan dengan kebutuhan NTT yang masih menghadapi tiga persoalan utama, yaitu stunting, kemiskinan ekstrem, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Daya ungkitnya ada di ekonomi. Jika ekonomi membaik, stunting akan turun dan kekerasan berkurang,” ujarnya.
PKK, lanjutnya, akan mengaktifkan Dasawisma di seluruh kabupaten/kota dan menggelar lomba Kebun Hatinya PKK untuk menjaring kelompok terbaik yang siap menjadi penggerak program.
Sementara itu, Ketua Yayasan Bambu Lingkungan Lestari, Monica Tanuhandaru, menjelaskan bahwa Program KPP menjadi salah satu pintu masuk strategis dalam membangun ekonomi restoratif berbasis desa. “Dengan pendekatan ini, NTT berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 30 persen dalam kurun tujuh hingga 10 tahun,” katanya.
Menutup kegiatan, Wamen PPPA menegaskan bahwa NTT merupakan titik awal, bukan batas akhir. "Kami mengajak seluruh kepala daerah di Indonesia untuk melihat potensi perempuan di wilayahnya. Di mana ada perempuan yang siap menjadi champion, di situ ada peluang untuk membangun ketahanan pangan, menekan stunting, dan menggerakkan ekonomi daerah,” pungkas Veronica.
