pengaktifan posko karhutla di Kalbar (foto: Humas Kemenhut)
Jakarta, InfoPublik – Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengaktifkan Pos Komando (Posko) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Barat (Kalbar) sebagai langkah antisipatif menghadapi lonjakan titik panas serta potensi fenomena El Nino ekstrem pada 2026.
Aktivasi posko di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT) tersebut dilakukan sebagai respons atas peningkatan signifikan hotspot pasca-Idulfitri, sekaligus memperkuat sistem deteksi dini dan percepatan penanganan di lapangan.
Polhut Ahli Utama Kementerian Kehutanan, Sustyo Iriyono, menegaskan bahwa pengawasan menjadi faktor kunci dalam pengendalian karhutla.
“Pengawasan ini bukan hanya soal teknis pemadaman, tetapi memastikan adanya ketaatan, kontrol konsisten, dan langkah antisipatif yang terukur. Dengan pengawasan kuat, setiap potensi titik api bisa dideteksi lebih awal dan ditangani lebih cepat,” ujar Sustyo dalam keterangannya di Jakarta, seperti dilansir pada Jumat (3/4/2026).
Berdasarkan data per 31 Maret 2026, Kalimantan Barat mencatat 7.883 titik panas. Tim Manggala Agni telah melakukan pemadaman di area seluas 479,12 hektare yang tersebar di sejumlah wilayah rawan.
Kabupaten Kubu Raya menjadi wilayah dengan luasan pemadaman terbesar mencapai 131,20 hektare, diikuti Kabupaten Sambas, Ketapang, Mempawah, dan Kota Singkawang. Untuk mempercepat penanganan, sebanyak 195 personel yang tergabung dalam 13 regu Manggala Agni telah dikerahkan ke lapangan.
Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Kalimantan, Yudho S. Mustiko, menyatakan bahwa Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan karhutla tertinggi sehingga membutuhkan kesiapsiagaan lebih dini.
Aktivasi posko ini difokuskan pada penguatan patroli terpadu di wilayah rawan, optimalisasi pemantauan hotspot secara real-time, serta peningkatan kesiapan personel dan peralatan. Selain itu, pelaporan harian antar-unit juga diintegrasikan untuk memastikan respons yang cepat dan terkoordinasi.
Pemerintah juga mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah pembukaan lahan dengan cara membakar, yang masih menjadi salah satu penyebab utama karhutla.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi pencegahan sejak awal musim kemarau guna menekan dampak kebakaran hutan, termasuk risiko kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan berpotensi meluas hingga lintas negara.
Dengan penguatan sistem pengawasan dan koordinasi lintas sektor, pemerintah menargetkan pengendalian karhutla dapat dilakukan lebih efektif, sekaligus meminimalkan kerugian ekologis dan sosial yang ditimbulkan.
