Pemerintah Indonesia memperkuat kerja sama internasional untuk mempercepat hilirisasi riset kesehatan dan pengembangan obat. (Foto: Dok Kemendiktisaintek)
Jakarta, InfoPublik – Pemerintah Indonesia memperkuat kerja sama internasional untuk mempercepat hilirisasi riset kesehatan dan pengembangan obat. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Indonesia–United Kingdom (UK) Research Translation Forum 2026 yang digelar Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama British Council.
Forum bertema Building Equitable Indonesia–UK Pathways for Health Sector Innovation and Drug Development Translation ini menjadi langkah strategis untuk menjembatani hasil riset dengan kebutuhan industri kesehatan, sehingga inovasi tidak berhenti pada publikasi ilmiah, tetapi mampu memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan (Dirjen Risbang) Kemdiktisaintek Fauzan Adziman menegaskan bahwa penguatan kolaborasi riset internasional harus berorientasi pada peningkatan kualitas dan dampak riset nasional. “Sekarang kita berfokus pada challenge-based research program. Kita ingin riset bersifat multidisipliner dengan kerangka kolaborasi lintas institusi dan kemitraan internasional agar daya saing nasional semakin meningkat,” ujar Fauzan, dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Jumat (6/3/2026).
Menurutnya, kemitraan dengan berbagai institusi di Inggris membuka peluang besar bagi penguatan kapasitas peneliti Indonesia, transfer teknologi, serta pengembangan model pendanaan riset kolaboratif.
Ia menambahkan, strategi tersebut dirancang untuk menjawab tantangan nyata di sektor kesehatan nasional, mulai dari peningkatan kualitas layanan kesehatan hingga pengembangan inovasi berbasis riset yang dapat dimanfaatkan masyarakat luas. “Dengan menjalankan program strategis ini, riset kita diharapkan semakin berdampak dan mampu menyelesaikan persoalan utama yang dibutuhkan negara,” kata Fauzan.
Diktisaintek Berdampak
Upaya percepatan hilirisasi riset kesehatan ini juga sejalan dengan agenda transformasi pendidikan tinggi dan sains nasional melalui kebijakan Diktisaintek Berdampak yang diterjemahkan dalam misi Riset Berdampak. Melalui kebijakan tersebut, perguruan tinggi dan lembaga riset didorong lebih adaptif terhadap kebutuhan industri serta tantangan kesehatan masyarakat.
Kemdiktisaintek juga menyiapkan dukungan kebijakan untuk mempercepat translasi riset, mulai dari penguatan regulasi, insentif pendanaan, hingga fasilitasi kemitraan dengan industri farmasi dan teknologi kesehatan.
Dalam forum tersebut, Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Lucia Rizka Andalucia menegaskan bahwa Indonesia memiliki posisi penting dalam ekosistem kolaborasi riset kesehatan global.
Menurutnya, Indonesia menghadapi tantangan kesehatan dan ekonomi yang besar, namun juga memiliki potensi ilmiah yang kuat, termasuk populasi besar, kapasitas klinis yang luas, serta reformasi regulasi yang terus berjalan. “Indonesia dan Inggris bukan sekadar kolaborator, tetapi mitra yang saling melengkapi dalam seluruh spektrum translasi riset. Dengan menyelaraskan kekuatan pada tahap TRL tertentu, kita dapat mengembangkan, memvalidasi, dan menghadirkan inovasi kesehatan yang berdampak secara ilmiah, komersial, dan sosial,” jelas Lucia.
Sementara itu, Peneliti Pusat Riset Kedokteran Preklinis dan Klinis Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Reza Yuridian Purwoko menekankan pentingnya pemanfaatan keunggulan masing-masing negara dalam kerja sama ini.
Inggris, kata Reza, memiliki sistem penyampaian riset klinis yang matang serta jalur adopsi inovasi yang kuat. Di sisi lain, Indonesia menawarkan keunggulan berupa populasi yang besar dan beragam, kebutuhan kesehatan yang tinggi, serta kekayaan biodiversitas yang berpotensi menjadi sumber pengembangan obat baru. “Fokus utama kolaborasi berada pada fase TRL atau TKT 4 hingga 6, yang mencakup tahap validasi, uji coba, hingga peningkatan skala (scale-up),” ujarnya.
Melalui sinergi antara Kemdiktisaintek, Kementerian Kesehatan, BRIN, dan mitra internasional, pemerintah berharap terbentuk jalur inovasi kesehatan yang lebih inklusif dan berkeadilan, sekaligus memperkuat kedaulatan kesehatan Indonesia di tingkat global.
