flyer acara konvensi humas pemerintah 2025 (dok. Kemkomdigi/iprahumas)
Jakarta, InfoPublik – Ikatan Pranata Humas Indonesia (IPRAHUMAS) menutup 2025 dengan langkah strategis mengonsolidasikan infrastruktur komunikasi negara yang melibatkan ribuan pejabat fungsional Pranata Humas di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Konsolidasi ini dipandang penting untuk memastikan orkestrasi narasi pemerintah berjalan padu dalam mengawal pelaksanaan program prioritas nasional menuju 2026.
Penegasan tersebut mengemuka dalam Konvensi Humas Pemerintah 2025 di Jakarta, Kamis (18/12/2025). Dalam forum itu, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Dirjen KPM Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya, menekankan peran strategis Pranata Humas sebagai aset negara yang harus dioptimalkan.
“Tantangan ke depan bukan lagi soal produksi konten, tapi memenangkan kepercayaan. Dengan ribuan personel, kita punya potensi besar. Kuncinya adalah orkestrasi agar pusat dan daerah satu frekuensi,” ujar Fifi mewakili Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi).
Kekuatan jejaring komunikasi pemerintah yang tersebar di lebih dari 1.000 instansi turut disoroti Deputi Diseminasi dan Media Informasi Badan Komunikasi Pemerintah, Noudhy Valdrino. Ia menilai keunggulan kuantitas harus diiringi perubahan cara kerja agar respons komunikasi negara mampu mengikuti dinamika disrupsi informasi.
“Kita menang secara kuantitas. Ada seribu lebih instansi pemerintah yang bisa bersinergi. Tapi ingat, tantangan disrupsi saat ini menuntut kita untuk bekerja tiga kali lipat lebih keras,” tegasnya.
Ketua Umum IPRAHUMAS Fachrudin Ali mendorong transformasi peran humas pemerintah agar tidak lagi diposisikan sekadar pelengkap seremonial. Menurutnya, Pranata Humas harus berperan sebagai perancang reputasi bangsa dan penjaga kepercayaan publik di ruang digital.
“Sudah saatnya kita kubur mentalitas humas sebagai pemadam kebakaran. Hari ini, ribuan Pranata Humas harus bertransformasi menjadi arsitek reputasi bangsa,” katanya.
Penguatan strategi komunikasi juga dibahas melalui diskusi panel yang menekankan pentingnya empati dan relevansi pesan pemerintah. Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat Perpajakan Kementerian Keuangan, Ani Natalia Pinem, menilai empati menjadi kunci utama komunikasi publik.
“Masyarakat tidak butuh bahasa birokrasi yang dingin. Mereka butuh didengar,” ungkapnya.
Sejalan dengan itu, pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) dinilai menjadi pengungkit utama agar humas pemerintah mampu bekerja lebih cepat dan terintegrasi. Adopsi teknologi ini diharapkan membantu analisis data dan respons komunikasi, sehingga peran manusia dapat lebih fokus pada strategi dan pendekatan empatik.
Sebagai bagian dari penguatan kapasitas, konvensi ini juga meluncurkan buku antologi Transformasi Kehumasan di Era Akal Imitasi (AI) yang diharapkan menjadi rujukan praktis bagi humas pemerintah dalam menghadapi tantangan komunikasi publik di era digital.
