Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Muhaimin Iskandar
Jakarta, InfoPublik – Tantangan besar masih membayangi pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia, terutama terkait kualitas layanan, keaktifan peserta, dan masih rendahnya literasi kesehatan.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar dalam Diskusi Publik bertajuk “Memaknai Peringatan Cakupan Kesehatan Semesta: Sehatkan Bangsa melalui Asta Cita” di Jakarta, Jumat (12/12/2025).
Menurutnya, meskipun capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah tinggi, ada 20,38 persen peserta yang tidak aktif membayar iuran. Muhaimin juga menguraikan sejumlah hambatan kualitas yang perlu direspons secara serius.
Ia menyoroti ketimpangan akses pelayanan di wilayah kepulauan dan daerah terluar, serta kualitas layanan yang belum merata bagi kelompok masyarakat miskin. "Kondisi ini kerap menyebabkan keterlambatan pemeriksaan, yang pada akhirnya meningkatkan biaya penanganan," ungkapnya.
Selain itu, rendahnya literasi kesehatan juga menjadi persoalan mendasar. Di sisi lain, gizi buruk dan stunting disebut sebagai indikator kuat kemiskinan multidimensi yang masih menghantui banyak wilayah.
Terkait hal itu Muhaimin mendorong revolusi terintegrasi yang melibatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan. Revolusi ini menyasar peningkatan kesadaran berkesehatan, budaya hidup sehat, serta konsumsi sehat.
Ia mencontohkan kondisi struktural dan kultural yang membuat kesadaran sehat masih rendah. "Salah satunya adalah fenomena makanan tidak sehat yang justru banyak dijual dalam kegiatan Car Free Day, yang seharusnya menjadi ruang publik untuk mempromosikan hidup sehat," katanya.
Dari sisi konsumsi pangan, Muhaimin menyoroti tingginya ketergantungan masyarakat terhadap bahan impor yang dominan dalam makanan sehari-hari, padahal berpotensi memicu penyakit. Sebaliknya, inovasi pangan lokal yang sehat dinilai masih minim.
Menko PM juga menekankan bahwa program Presiden Prabowo saat ini berfokus pada pembentukan fondasi kesehatan sejak usia dini, termasuk penyediaan sarana prasarana sekolah yang sehat, lingkungan yang mendukung, perumahan layak, dan makanan bergizi.
"Bila program nasional ini berhasil, maka JKN dan BPJS Kesehatan akan berkelanjutan karena meningkatnya layanan kesehatan masyarakat akan mengurangi kebutuhan intervensi medis. Kolaborasi lintas sektor perlu terus diperkuat. Kesehatan bukan beban, melainkan investasi jangka panjang bangsa,” tutupnya.
