Wamenkomdigi Nezar Patria memberikan keynote speech dalam Seminar Peran Strategis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kantor BPK, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2025). (Foto: Anhar/Kemkomdigi)
Jakarta, InfoPublik – Perkembangan ruang digital membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, termasuk munculnya berbagai profesi yang memanfaatkan platform media sosial dan e-commerce. Transformasi digital tersebut turut mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang sebagian besar dikelola perempuan, untuk mengembangkan usahanya melalui internet. Anak-anak pun mulai memanfaatkan ruang digital sebagai sarana belajar dan membangun keterampilan masa depan.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menyampaikan bahwa perubahan ini memberi dampak positif terhadap peningkatan kapasitas ekonomi perempuan dan kemampuan digital anak. Salah satu contoh yang terlihat adalah semakin banyaknya anak yang bercita-cita menjadi kreator konten setelah melihat kesuksesan para kreator di media sosial.
“Semakin banyak anak Indonesia yang aktif berkarya sebagai konten kreator di berbagai platform. Bahkan kalau kita tanya cita-citanya apa? Menjadi konten kreator, menjadi YouTuber,” ujar Wamenkomdigi dalam keterangannya terkait Seminar Peran Strategis BPK dalam Mendorong Sinergisme Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Menuju Indonesia Emas 2045 di Auditorium BPK RI, Jakarta Pusat, pada Selasa (25/11/2025).
Meski banyak manfaat, Nezar Patria menegaskan bahwa ruang digital juga menyimpan risiko yang perlu dimitigasi, terutama bagi perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. “Kekerasan berbasis gender online, penyalahgunaan teknologi seperti deepfake, pemalsuan informasi, dan serangan siber juga banyak menyasar kelompok perempuan dan anak,” tuturnya.
Sebagai upaya memperkuat perlindungan, Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS). Regulasi tersebut mengatur tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk memastikan konten yang ditampilkan sesuai dengan kelompok usia dan aman bagi anak.
Nezar Patria juga mengingatkan seluruh PSE yang beroperasi di Indonesia agar mematuhi kewajiban pendaftaran.
“Baru-baru ini kami meminta 25 PSE untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang di negara kita untuk mendaftarkan diri,” jelasnya.
Oleh karena itu, Wamenkomdigi menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak di ruang digital, termasuk peran lembaga seperti BPK dalam memastikan efektivitas kebijakan dan program yang dijalankan.
Wamen Nezar berharap kolaborasi antarlembaga semakin menguat sehingga perempuan dan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, aman, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.
