Menkomdigi Meutya hafid dalam AMH 2025 di Jakarta (foto: Amiri Yandi/KPM Kemkomdigi)
Jakarta, InfoPublik - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa komunikasi publik merupakan bagian penting dari pembangunan nasional dan bukan sekadar tugas pelengkap birokrasi. Karena itu, humas pemerintah merupakan navigator kepercayaan publik.
Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada acara Anugerah Media Humas (AMH) 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Rabu (12/11/2025) malam.
“Komunikasi publik bukan sekadar tugas tambahan, tetapi merupakan denyut nadi pembangunan nasional. Profesi humas adalah jembatan antara negara dan rakyat,” ujar Menkomdigi.
Meutya menyampaikan bahwa hingga Agustus 2025 tercatat ada 8.392 pejabat fungsional Pranata Humas di seluruh Indonesia. Menurutnya, jumlah ini menunjukkan besarnya peran humas pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik terhadap kerja-kerja penyelenggaraan negara.
Tema AMH tahun ini, “Kolaborasi Humas, Satu Suara untuk Indonesia Maju,” disebut relevan dengan tantangan komunikasi digital yang berkembang pesat. Meutya menilai tantangan terbesar humas saat ini bukan hanya menyebarkan informasi, tetapi membangun narasi yang substansial, kontekstual, dan berdampak.
“Konsep satu suara bukan berarti menyeragamkan pesan antarinstansi, tetapi menyamakan irama dan sinkronisasi agar pesan pemerintah lebih mudah dimengerti dan sampai secara efektif,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Meutya juga menyoroti tantangan kehumasan di era digital, termasuk maraknya disinformasi dan berita bohong. Menurutnya, humas pemerintah harus menjadi “mercusuar kebenaran” di tengah arus informasi yang bising.
Ia menambahkan, kepercayaan publik tidak tumbuh dalam satu malam, melainkan dibangun melalui konsistensi dan integritas. “Selama kita menunjukkan konsistensi, insyaallah komunikasi publik kita akan terus kontekstual dan berdampak bagi masyarakat,” ucapnya.
Meutya turut memaparkan perkembangan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Nasional, yang meningkat dari 69,75 pada 2023 menjadi 71,79 pada 2024. Meskipun hasil perhitungan tahun 2025 masih berlangsung, tren kenaikan diyakini berlanjut.
Lebih lanjut, ia mendorong tiga bentuk kolaborasi dalam memperkuat komunikasi publik: vertikal antara pusat dan daerah, horizontal antarinstansi, serta kolaborasi dengan ekosistem digital sebagai bagian dari adaptasi terhadap era informasi terbuka.
“Kolaborasi tidak boleh berhenti di forum seperti malam ini, tetapi harus dilakukan secara konkret, nyata, dan terstruktur,” tegas Meutya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Dirjen KPM Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya, melaporkan bahwa penyelenggaraan AMH 2025 diikuti oleh 350 perwakilan instansi pemerintah, termasuk kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi negeri.
Tahun ini, terdapat 190 instansi yang mendaftar dan 154 karya humas yang lolos tahap kurasi untuk dinilai oleh dewan juri independen dari kalangan pemimpin redaksi media nasional. Enam kategori yang dilombakan meliputi siaran pers, media sosial, media internal, kampanye komunikasi publik, situs web, dan media audio visual.
Fifi menyampaikan bahwa ajang ini bukan sekadar acara penghargaan, tetapi juga sarana memperkuat jejaring dan kolaborasi antarhumas pemerintah. “Silaturahmi dan kolaborasi seperti ini penting untuk membangun komunikasi publik yang lebih efektif, efisien, dan berdampak,” ujarnya.
Anugerah Media Humas 2025 menjadi momentum refleksi bagi insan humas pemerintah untuk memperkuat profesionalisme, menjaga kredibilitas informasi, dan memperkokoh ekosistem komunikasi publik nasional dalam mendukung visi Asta Cita menuju Indonesia Maju.
