Kegiatan diskusi bertajuk “Global Sport Governance: Peran KONI Pusat dalam Diplomasi” bersama mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Universitas Jayabaya. (Foto: Humas KONI Pusat)
Jakarta, InfoPublik – Olahraga tidak hanya menjadi ajang kompetisi dan perebutan medali, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana diplomasi untuk memperkuat hubungan antarnegara, memperluas kerja sama, dan memperkenalkan budaya Indonesia di tingkat internasional.
Peran strategis tersebut disampaikan Wakil VI Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Josef Adreanus Nae Soi, dalam diskusi bertajuk “Global Sport Governance: Peran KONI Pusat dalam Diplomasi” bersama mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Universitas Jayabaya, Jakarta.
Dalam kegiatan tersebut, Josef menjelaskan bahwa diplomasi olahraga menjadi bagian dari hubungan internasional karena melibatkan negosiasi, kerja sama kelembagaan, serta pertukaran pengetahuan dan budaya antarnegara.
“Inti dari hubungan internasional adalah negosiasi, ini yang bicara praktisi,” ujar Josef dalam keterangan persnya yang diterima InfoPublik pada Jumat (30/10/2026).
Ia menerangkan, Global Sport Governance merupakan sistem aturan, norma, dan kelembagaan yang mengatur penyelenggaraan olahraga lintas negara. Tata kelola tersebut melibatkan pemerintah, organisasi olahraga internasional, serta lembaga multilateral yang turut memengaruhi kebijakan olahraga dunia.
Menurut Josef, KONI Pusat memiliki peran dalam menjalankan diplomasi olahraga bilateral melalui kerja sama dengan sejumlah negara. Hubungan tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan prestasi atlet, tetapi juga memperkuat komunikasi dan persahabatan antarbangsa.
“Peran KONI adalah bilateral Sport Diplomacy,” katanya.
Josef mencontohkan kerja sama KONI Pusat dengan Korea Selatan melalui nota kesepahaman pada 2018 yang mencakup pertukaran atlet dan pelatih serta latihan bersama. Kerja sama lainnya dilakukan dengan Brunei Darussalam melalui pengiriman pelatih polo Indonesia dan Timor-Leste melalui program pembelajaran olahraga petanque di Nusa Tenggara Barat.
Kerja sama tersebut membuka kesempatan bagi atlet dan pelatih untuk bertukar pengalaman, meningkatkan kompetensi, serta mempelajari metode pembinaan olahraga dari negara lain.
Pencak Silat sebagai Diplomasi Budaya Indonesia
Dalam diskusi tersebut, Josef secara khusus menyoroti upaya KONI Pusat bersama Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia (PB IPSI) untuk mendorong pencak silat memperoleh tempat dalam ajang Olimpiade Los Angeles 2028.
Menurutnya, pencak silat memiliki potensi sebagai instrumen diplomasi budaya karena merupakan seni bela diri yang tumbuh dari tradisi Indonesia. Pengenalan cabang olahraga tersebut di berbagai negara menjadi salah satu langkah untuk memperluas penerimaan dan partisipasi internasional.
Strategi yang dibahas meliputi peningkatan kualitas pelatih melalui sertifikasi internasional, kerja sama dengan perguruan tinggi di berbagai negara, serta sosialisasi dan demonstrasi pencak silat di tingkat global.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem pencak silat di luar negeri, sekaligus memperkenalkan nilai-nilai budaya Indonesia kepada masyarakat internasional.
Upaya membawa pencak silat ke panggung Olimpiade juga membutuhkan dukungan dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan olahraga internasional. Pengenalan cabang olahraga di berbagai negara menjadi salah satu bagian penting dalam memperluas basis penggemar dan partisipasinya.
Mahasiswa Diajak Susun Strategi Diplomasi Olahraga
Diskusi yang diikuti mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional Universitas Jayabaya tersebut juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk memahami olahraga dari perspektif diplomasi dan kebijakan internasional.
Mahasiswa diarahkan menyusun policy brief bertajuk “Strategi KONI agar Pencak Silat Masuk Olimpiade Los Angeles 2028: Perspektif Diplomasi HI”.
Melalui tugas tersebut, mahasiswa diajak menganalisis tantangan pengembangan olahraga Indonesia di tingkat global, memahami peran organisasi olahraga internasional, serta merumuskan rekomendasi kebijakan melalui pendekatan hubungan internasional.
Rombongan KONI Pusat dalam kegiatan itu turut didampingi Kepala Bidang Luar Negeri Gudadi Bambang Sasongko, Kepala Bidang Sport Intelligence Eman Sungkowo, Kepala Bidang Media dan Humas Tirto Prima Putra, Staf Ahli Hamka Handaru, Wakil Kepala Bidang Media dan Humas Martinez dos Santos, serta Wakil Kepala Bidang Sport Intelligence Syarif Hidayat.
Sementara itu, rombongan Universitas Jayabaya dipimpin Ketua Program Studi Hubungan Internasional Laila Indriyanti Fitria bersama dosen Nina Widyaswasti Aisha.
Belajar dari Sanksi FIFA terhadap Indonesia
Josef juga mengangkat pengalaman Indonesia menghadapi sanksi FIFA pada 2015–2016 sebagai contoh pentingnya tata kelola dan koordinasi dalam olahraga internasional.
Kasus tersebut bermula dari pembekuan PSSI oleh pemerintah yang kemudian diikuti sanksi FIFA. Dampaknya, partisipasi Indonesia dalam sejumlah kegiatan sepak bola internasional dibatasi. Sanksi itu dicabut pada Mei 2016 setelah Indonesia memenuhi persyaratan yang ditetapkan FIFA.
Menurut Josef, pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan olahraga nasional tidak dapat dilepaskan dari aturan dan hubungan kelembagaan di tingkat internasional.
Koordinasi antara pemerintah, organisasi olahraga nasional, dan federasi internasional menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan partisipasi Indonesia dalam kompetisi dunia.
Melalui diplomasi bilateral, kerja sama multilateral, dan pengenalan budaya, olahraga dapat menjadi jembatan bagi Indonesia untuk memperkuat hubungan antarbangsa. Upaya tersebut sekaligus membuka peluang peningkatan kualitas pembinaan dan prestasi olahraga nasional serta memperkenalkan identitas budaya Indonesia kepada masyarakat dunia.
