Selasa, 15 April 2025 17:26:41

Mendagri Minta Pemda Dukung Pemeriksaan Kesehatan Gratis

: Mendagri Muhammad Tito Karnavian (tengah) saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (20/1/2025).  (ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri)


Oleh Eko Budiono, Selasa, 21 Januari 2025 | 10:16 WIB - Redaktur: Untung S - 360


Jakarta, InfoPublik – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mendukung program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) bagi masyarakat yang berulang tahun.

Program itu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesehatan, serta berperan dalam mengoptimalkan bonus demografi yang menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), yang merupakan salah satu program prioritas dalam Asta-Cita Presiden Prabowo Subianto.

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang juga dirangkaikan dengan Sosialisasi Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Hari Ulang Tahun, Mendagri Tito menyampaikan bahwa program PKG harus mendapatkan dukungan penuh dari pemda agar bisa berjalan optimal.

“Program ini tidak bisa berjalan hanya dengan mengandalkan pemerintah pusat saja, karena itu kami meminta agar pemda berperan aktif mendukungnya,” ujar Tito di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (20/1/2025).

Mendagri Tito menjelaskan bahwa Surat Edaran telah diterbitkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah mengenai dukungan teknis dan anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan program ini. “Surat edaran itu biasanya menjadi dasar bagi daerah untuk melakukan kegiatan, program, dan anggarannya,” katanya.

Selain kepala daerah, Tito juga menekankan pentingnya peran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dalam mendukung pelaksanaan program tersebut secara teknis. Beberapa OPD yang perlu terlibat dalam implementasi program PKG adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

“Pemda harus segera menggelar rapat khusus untuk menindaklanjuti program ini,” ujar Tito.

Menurut Tito, salah satu tujuan dari pemeriksaan kesehatan ini adalah untuk memberikan masyarakat pemahaman yang lebih baik tentang kondisi kesehatan mereka. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan juga akan membantu membuat peta kondisi kesehatan masyarakat, yang nantinya dapat dijadikan acuan bagi kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.

“Peta ini akan membantu kami dalam membuat kebijakan yang lebih tepat sesuai dengan kondisi kesehatan masyarakat,” tegas Tito.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Eko Budiono
  • Selasa, 15 April 2025 | 11:32 WIB
Kemdagri Ajak Pemda Usulkan Lokasi Sekolah Unggul Garuda