- Oleh Eko Budiono
- Rabu, 16 April 2025 | 13:23 WIB
: Sejumlah pelajar memindahkan makanan dari paket takjil ke dalam tas saat dibagikan pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP Negeri 12 Semarang, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (14/3/2025). Pemerintah per 12 Maret 2025 telah menggelontorkan anggaran senilai Rp710,5 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan telah menjangkau penerima manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nym.
Oleh Eko Budiono, Kamis, 10 April 2025 | 20:51 WIB - Redaktur: Untung S - 220
Jakarta, InfoPublik - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengingatkan, bahwa penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) harus mengacu pada Astacita Presiden Prabowo Subianto.
Ribka menekankan pentingnya sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan Pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Ia juga membeberkan berbagai program prioritas Presiden yang perlu didukung, seperti makan bergizi gratis (MBG), pembangunan sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga peningkatan ekonomi.
Menurutnya, pemda harus mampu menerjemahkan visi dan misi presiden agar pelaksanaannya lebih optimal. Ia juga mengimbau bupati dan wali kota agar mengikuti arahan maupun kebijakan gubernur yang merupakan wakil pemerintah pusat di daerah.
“Saya senang tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan bagaimana kita membangun sinergisitas antara pusat dan daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa musrenbang penyusunan RKPD merupakan momentum yang sangat penting bagi pembangunan suatu daerah. Karena itu, kehadiran seluruh pemangku kepentingan terkait di daerah menjadi krusial untuk mendukung penyusunan dokumen tersebut.
Ribka juga mengapresiasi jajaran Pemda di Provinsi Kalteng dan pihak terkait yang antusias mengikuti forum tersebut. Kehadiran ini menjadi bentuk komitmen untuk membangun Kalteng yang lebih baik.
“Dalam implementasinya, kadang-kadang apa yang dibahas itu tidak sesuai dengan RKPD yang disusun oleh tingkat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah),” ujar Ribka.
Sementara itu, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran mengapresiasi kehadiran Wamendagri Ribka Haluk.
Agustiar berharap Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dapat mendukung pembangunan di Kalteng.
Dia meyakinkan bahwa rencana kerja yang disusun daerahnya selaras dengan agenda pemerintah pusat.
Sebagai informasi, selain Gubernur Kalteng, musrenbang juga dihadiri sejumlah pejabat lainnya. Mereka di antaranya Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo, bupati dan wali kota se-Provinsi Kalteng, Ketua DPRD Provinsi Kalteng Arton S. Dohong, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalteng. Selain itu, hadir pula anggota DPD RI Agustin Teras Narang dan Siti Aseanti, serta pejabat terkait lainnya.