Mensos: Empat Kabupaten di Kalteng Usulkan Sekolah Rakyat
: Petugas menata papan tulis ruangan kelas Sekolah Rakyat untuk jenjang SMA di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL), Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (8/3/2025). Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan sekitar 40 Sekolah Rakyat di berbagai daerah rencananya akan memulai kegiatan pada tahun ajaran 2025/2026 dari jenjang SD, SMP, dan SMA yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem sebagai upaya memberikan fasilitas pendidikan yang layak. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/aww.
Oleh Eko Budiono, Selasa, 15 April 2025 | 17:04 WIB - Redaktur: Untung S - 250
Jakarta, InfoPublik - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan, hingga saat ini sudah ada empat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang menyampaikan usulan pembangunan Sekolah Rakyat.
"Baru empat kabupaten/kota yakni Katingan, Gunung Mas, Kapuas, dan Pulang Pisau, yang lain masih dalam proses," kata Gus Ipul, melaluo keterangan resmi, saat sosialisasi dan koordinasi pembentukan Sekolah Rakyat sekaligus dialog bersama pilar-pilar sosial di Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Selasa (15/4/2025).
Meski telah menerima usulan dari empat kabupaten tersebut, Gus Ipul menyampaikan semua masih harus berproses, terutama melalui tahapan verifikasi dari tim yang akan berkoordinasi dengan masing-masing pemda.
"Sedangkan secara nasional untuk tahun ini yang sudah hampir selesai atau final adalah 53 titik untuk tahun ini dimulai," terangnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pihaknya dalam melaksanakan pembangunan daerah ke depan.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sangat mendukung program pendirian Sekolah Rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Gus Ipul mengatakan bahwa lokasi sekolah rakyat tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Sumatra, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, hingga Papua.
Selain itu, dua perguruan tinggi, yaitu Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) telah menyatakan komitmen mereka dalam mendukung penyelenggaraan program ini.
"Luas sekolah rakyat yang dibutuhkan sesuai arahan Presiden adalah 5-10 hektare yang meliputi ruang kelas untuk SD, SMP, dan SMA beserta seluruh fasilitasnya. Adapun desain prototipe disusun oleh Kementerian PU," kata Gus Ipul usai mengikuti rapat koordinasi (rakor), mengenai perkembangan Sekolah Rakyat bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kantor Kementerian PU, Jakarta, seperti dilansir laman Kementerian Sekretariat Negara, Senin (14/4/2025).
Sebelumnya, saat memimpin sidang kabinet paripurna, pada bulan Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah akan membangun sekolah rakyat berasrama dengan jenjang pendidikan untuk sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA).
Sekolah itu diperuntukkan utamanya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Kita harap tiap tahun 200, sehingga dalam 5 tahun kita minimal akan punya satu sekolah berasrama di tiap kabupaten. Dan itu harus di tempat-tempat di mana terdapat kantong-kantong kemiskinan. Kita ingin memutus rantai kemiskinan. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dalam waktu secepat-cepatnya,” ujar Prabowo.
Program itu merupakan salah satu upaya memuliakan masyarakat kurang mampu dan mendorong mereka untuk hidup lebih maju, sehingga dapat berperan signifikan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Model pembangunan Sekolah Rakyat terdiri atas revitalisasi aset, yaitu menggunakan aset eksisting, renovasi terbatas, serta melengkapi sarana prasarana sekolah maupun asrama.
Kemudian model pembangunan baru, yakni berupa lahan baru, dan dibangun bangunan baru untuk sekolah, asrama dan lainnya, hingga fasilitas baru sesuai standar nasional
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id