Kemnaker Dorong Keterbukaan Informasi Publik untuk Wujudkan PPID yang Excellent

Jakarta, InfoPublik - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berkomitmen untuk mewujudkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang unggul melalui pemenuhan informasi publik yang berkualitas. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ketenagakerjaan.

Saat membuka Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemnaker di Jakarta pada Selasa (20/8/2024), Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengedepankan keterbukaan informasi publik.

“Kami memiliki komitmen untuk menegakkan good governance, di mana salah satu unsur vitalnya adalah keterbukaan. Keterbukaan informasi publik ini sangat penting untuk mendorong keterlibatan publik dalam pembangunan,” ujar Anwar Sanusi dalam keterangan pers yang diterima InfoPublik.

Anwar menambahkan, PPID, baik yang dikelola oleh PPID Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT), harus terus menyajikan informasi yang akurat dan transparan. Hal ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang tepat mengenai berbagai informasi terkait ketenagakerjaan.

Langkah ini dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman di kalangan masyarakat terkait informasi publik. “Agar publik dapat berpartisipasi dengan baik, kita harus memberikan data dan informasi yang baik pula,” kata Anwar.

Sekjen Kemnaker juga memberikan apresiasi atas perkembangan PPID Kemnaker sejauh ini, namun menekankan bahwa pelayanan harus terus ditingkatkan secara perspektif-kualitatif. Dengan kata lain, PPID Kemnaker harus terus belajar dan beradaptasi untuk meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat.

“Dengan semangat untuk selalu memberikan yang terbaik, kami berharap forum ini menjadi upaya kita bersama untuk menjadikan PPID Kemnaker sebagai PPID yang excellent,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadhly Harahap, menjelaskan bahwa Forum PPID Kemnaker ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pelaksanaan keterbukaan informasi publik, serta memberikan pendampingan dalam monitoring dan evaluasi internal PPID UPT Pelaksana.

“Selain itu, forum ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban pemohon informasi publik, hak dan kewajiban badan publik terkait keterbukaan informasi, penyelesaian sengketa informasi publik, serta pendampingan dalam Monev Internal PPID UPT Pelaksana Kemnaker,” jelas Chairul.