Indonesia Bidik Dirjen WHO dan DK PBB

Jakarta, InfoPublik - Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem multilateral melalui pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai kandidat Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha C. Nasir dalam pidatonya di hadapan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (19/10/2026). “Sebagai pembentuk jembatan, penjaga perdamaian, dan penghubung berbagai pihak, peran-peran ini bukan sekadar gelar. Semuanya merupakan tanggung jawab untuk membangun kepercayaan dan mewujudkan sistem multilateral yang lebih kuat dan efektif,” kata menlu.

Menlu menegaskan, politik luar negeri Indonesia yang menganut prinsip bebas aktif, berarti Indonesia bebas menentukan sikap dan keputusannya sendiri, serta aktif dalam keterlibatan dan kontribusinya di dunia internasional.

Indonesia yang kuat dan tangguh, kata Arrmanatha, dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi perdamaian dan kesejahteraan di luar batas wilayahnya. "Indonesia yang tangguh akan turut mewujudkan dunia yang lebih tangguh. Dunia yang tangguh, pada gilirannya, akan menjadikan Indonesia semakin kuat," ucapnya.

“Semangat inilah yang kami bawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kami hadir bukan sekadar untuk berpartisipasi, melainkan untuk membawa gagasan, mengerahkan sumber daya manusia, dan menawarkan solusi,” kata Arrmanatha Nasir.

Diplomat senior itu turut menyampaikan bahwa pasukan penjaga perdamaian Indonesia telah mengabdi di bawah bendera biru PBB sejak 1957.

Indonesia juga memperjuangkan prinsip-prinsip negara kepulauan, termasuk melalui perkembangan hukum laut internasional dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Sebelumnya, Indonesia telah empat kali menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB serta berkontribusi dalam berbagai mekanisme PBB, termasuk Komisi Pembangunan Perdamaian.

Saat ini, Indonesia bertugas di Dewan Auditor PBB dan menjabat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB.