Jakarta, InfoPublik - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih membuka opsi untuk merevisi Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang kepemilikan empat pulau di perbatasan Aceh dan Sumatra Utara (Sumut).
Empat pulau itu adalah Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang.
Hal itu disampaikan Bima Arya, usai rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas sengketa wilayah tersebut, melalui keterangan resmi, Senin (16/6/2025). "Seperti yang juga disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) tidak ada keputusan yang tidak bisa dirubah atau diperbaiki begitu ya" kata Bima Arya.
Menurut Bima Arya, untuk menengahi perselisihan, Kemendagri telah menggelar pertemuan dengan melibatkan Kementerian Pertahanan, Badan Informasi Geospasial (BIG), TNI AD, TNI AL, serta pelaku sejarah dan pemangku kepentingan terkait.
Wamendagri Bima Arya menyebutkan, selain faktor geografis, Kemendagri juga mempertimbangkan aspek historis, politis, sosial, dan kultural dalam penentuan batas wilayah. "Kami telah menerima data baru yang menjadi bahan pertimbangan penting," ujarnya, meski enggan merinci lebih jauh.
Data tersebut telah diserahkan Mendagri Tito Karnavian kepada Presiden Prabowo Subianto untuk diputuskan secara final.
Sebelumnya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 menetapkan bahwa empat pulau, yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Mangkir Gadang masuk wilayah administratif Provinsi Sumatra Utara, tepatnya Kabupaten Tapanuli Tengah, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Singkil.
_thumb.jpg)
_thumb.jpg)
3_thumb.jpg)
