Wamendagri Minta Pemda Evaluasi Anggaran yang tak Selaras dengan Program Prioritas Nasional

Jakarta, InfoPublik – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Bima menegaskan bahwa kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang tidak selaras dengan program strategis pemerintah pusat perlu dievaluasi ulang.

“Anggaran-anggaran yang tidak berkorelasi positif langsung dengan program prioritas itu delete saja, dihilangkan saja, dialokasikan untuk yang prioritas. Intinya itu,” kata Bima melalui keterangan resmi, Rabu (19/3/2025).

Bima menegaskan bahwa perencanaan hingga pelaksanaan APBD harus selaras dengan program Astacita yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dirinya meminta pemda untuk memperhatikan secara detail dan mengawasi penggunaan APBD agar tepat sasaran.

“Jadi kita ingatkan terus agar daerah itu mendetailkan angka-angka yang direncanakan supaya semuanya tidak mubazir. Saya sudah sebutkan beberapa contohnya,” ujarnya.

Sejalan dengan semangat efisiensi, Bima menyebutkan bahwa saat ini kementerian dan lembaga tengah melakukan langkah penyesuaian dengan mengutamakan program prioritas. Salah satu contohnya adalah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) yang tetap memperhatikan pengadaan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

“Seperti di Kementerian Dalam Negeri, tidak mungkin blangko KTP dihilangkan, tidak mungkin blangko KTP dikurangi. Makanya, kita bangun komunikasi, akhirnya disesuaikan lagi,” kata Bima.

Dukung Program Prioritas Nasional

Lebih lanjut, Bima menegaskan bahwa penerapan efisiensi akan membuat anggaran jauh lebih sehat. Apalagi, saat ini pemerintah sedang menjalankan program prioritas seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), membangun sekolah rakyat, dan mendirikan sekolah unggulan.

“Di antara semua program yang telah berjalan, saya percaya efisiensi akan membawa dampak positif dan menciptakan ruang fiskal daerah yang lebih sehat,” ujarnya.

Bima juga mengingatkan bahwa efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan, melainkan mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. “Kita harus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat maksimal bagi rakyat,” tegasnya.

Dengan adanya arahan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih bijak dalam mengelola APBD 2025, sehingga program-program prioritas nasional dapat terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.