Penjabat Gubernur Aceh Safrizal ZA, saat Pelaksanaan Evaluasi Penjabat Kepala Daerah di Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. Foto: Kemendagri
Jakarta, InfoPublik – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh Safrizal ZA menyatakan terdapat sejumlah capaian penting terkait sepuluh indikator prioritas selama periode 22 Agustus- 22 November 2024, tiga bulan pertama memimpin.
Hal itu disampaikan Safrizal, melalui keterangan resmi, di Jakarta, Senin (16/12/2024).
Safrizal menyampaikan, terkait dengan inflasi, pihaknya telah melakukan pembentukan dan efektivitas pelaksanaan tugas Satgas Pangan dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam Rapat Koordinasi Zoom bersama Kemendagri pada 4 November 2024 dan High-Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Aceh pada 5 November 2024.
“Kemudian, penanganan stunting melalui evaluasi program Review Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting tahun 2024 yang dilaksanakan pada 6 November 2024,” ujarnya.
Selain itu, Pemerintah Aceh juga terus melakukan peningkatan pelayanan publik di berbagai sektor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta pengelolaan kekayaan daerah melalui kontribusi BUMD pada APBD.
Terkait pengangguran, tambah Safrizal, pemerintah Aceh melakukan berbagai upaya salah satunya dengan penanganan tingkat pengangguran terbuka (TPT) untuk meningkatkan lapangan kerja.
“Begitu pula dengan Kemiskinan ekstrem. Pemerintah Aceh serius melakukan penanganan melalui program berbasis data Hingga saat ini, realisasi penanganan Kemiskinan mencapai 64,96 persen. Sementara penanganan kemiskinan ekstrem mencapai 71,14 persen,” kata Safrizal yang juga menjabat Dirjen Adwil Kemendagri itu.
Pemerintah Aceh juga terus melakukan pembenahan dibanyak sektor, antara lainnya kesehatan, penyerapan anggaran, dan perizinan.
Tidak lupa pula Pemerintah Aceh melakukan inovasi di berbagai sektor, termasuk penyerahan bantuan tanggap darurat kepada korban bencana angin kencang, dan penyerahan bantuan kaki palsu kepada penyandang disabilitas.
“Keberhasilan ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan, kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Aceh,” jelasnya.
