KY: Pengawasan Hakim Harus Seimbangkan Independen dan Akuntabilitas Peradilan

Jakarta, InfoPublik – Anggota Komisi Yudisial (KY), Binziad Kadafi, menekankan pentingnya pengawasan dalam menjaga integritas hakim, yang harus selaras dengan prinsip independensi dan akuntabilitas peradilan. Menurut Kadafi, pengawasan yang dilaksanakan dengan tepat mampu menyeimbangkan kedua prinsip ini dan memberikan kepercayaan kepada publik.

“Pengawasan bertujuan memberikan sinyal kepada para hakim mengenai standar etika dan perilaku yang diharapkan. Selain itu, penting bagi publik untuk melihat bahwa hakim bersedia memenuhi standar tersebut serta menindak pelanggaran yang tidak pantas,” jelas Kadafi dalam acara bedah buku Bunga Rampai Penegakan dan Penguatan Integritas Peradilan, yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian Constitution Law Program di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Selasa (17/9/2024).

Kadafi membahas dua perspektif terkait konsep integritas, yaitu dari sudut pandang negara hukum dan demokrasi. “Dalam perspektif negara hukum, integritas harus dilihat sebagai norma bahwa pejabat publik, seperti hakim, harus memiliki karakter profesional. Sedangkan dari perspektif demokrasi, integritas diartikan sebagai norma di mana setiap pejabat publik, terutama lembaga peradilan, bertanggung jawab memenuhi kepercayaan masyarakat,” ujar Kadafi, memperkuat argumennya tentang pemaknaan integritas yang kompleks.

Selain itu, Kadafi juga mengajak para mahasiswa untuk lebih memahami peran Komisi Yudisial. Ia menegaskan bahwa meskipun sering disalahpahami, KY memiliki kewenangan yang signifikan dalam menjaga integritas peradilan. "KY sering dianggap tidak berbuat apa-apa, padahal banyak kerja KY yang tidak terlihat karena diikat oleh kerahasiaan. KY bukan hanya muncul saat ada skandal seperti OTT atau kasus hakim, tapi juga memiliki tugas penting dalam advokasi dan pelatihan hakim serta pemantauan persidangan,” jelasnya.

Tumpang tindih pengawasan dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung (MA) menjadi salah satu tantangan KY dalam menjalankan fungsinya. Menurut Kadafi, pelanggaran etika sering kali tersembunyi di balik putusan, sehingga pengawasan menjadi lebih sulit. "Kerja KY masih berada di area abu-abu karena tumpang tindih dengan MA. Terlebih lagi, pelanggaran etika dan perilaku sering kali disembunyikan dalam putusan," paparnya.

Kadafi juga memberikan beberapa petunjuk cara membaca putusan yang mungkin mengandung pelanggaran etika. Pertama, putusan bertentangan dengan ketentuan hukum yang jelas dan tegas. Kedua, dasar hukum dan fakta yang tidak sesuai. Ketiga, kesalahan hukum yang dilakukan berulang oleh hakim yang sama. Keempat, adanya indikasi niat jahat dalam kesalahan hukum. Kelima, kesalahan hukum yang sangat keterlaluan.

“Ke depan, KY dan MA berupaya membangun komunikasi untuk mengatasi area abu-abu yang menjadi sumber ketegangan. Namun, ini memerlukan pemahaman lebih lanjut, terutama dari mahasiswa, untuk membedakan antara pelanggaran etika dan kesalahan teknis yudisial,” tutup Kadafi.