Indonesia dan Timor-Leste Jajaki Kerja Sama Penguatan Administrasi Pertanahan

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuka peluang kerja sama dengan Pemerintah Timor-Leste dalam penguatan kelembagaan dan pengelolaan administrasi pertanahan. Kerja sama tersebut dijajaki melalui pertukaran pengetahuan mengenai sistem pendaftaran tanah, pengelolaan data pertanahan, regulasi, hingga transformasi pelayanan publik berbasis teknologi.

Peluang kerja sama itu dibahas dalam pertemuan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dengan Wakil Menteri Penguatan Kelembagaan Kementerian Kehakiman Timor-Leste, Paulo Remedios, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Kementerian ATR/BPN memaparkan pengalaman Indonesia dalam membangun sistem administrasi pertanahan, termasuk penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat.

“Pertemuan ini sebagai kesempatan yang sangat berharga. Kami meyakini bahwa kerja sama yang bermakna tidak selalu harus dimulai dengan memiliki sistem yang sama, melainkan dengan adanya kemauan untuk saling memahami, berbagi pengalaman, dan belajar satu sama lain,” ujar Ossy.

Ia menjelaskan, Kementerian ATR/BPN memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria, administrasi pertanahan, dan penataan ruang. Salah satu mandat pentingnya adalah melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana diamanatkan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria.

Menurut Ossy, sistem pendaftaran tanah di Indonesia secara umum mencakup dua kegiatan utama, yakni pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Kedua kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun administrasi pertanahan yang tertib, memastikan data hak atas tanah tercatat, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Bahas Sertifikat dan Jenis Hak Atas Tanah

Dalam diskusi tersebut, delegasi Timor-Leste juga menaruh perhatian pada aspek teknis penyelenggaraan administrasi pertanahan di Indonesia, terutama proses penyertifikatan dan pendataan sertifikat tanah.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi, menjelaskan mekanisme pendataan sertipikat yang diterbitkan sebelum 1997 serta berbagai jenis hak atas tanah yang berlaku di Indonesia.

Beberapa jenis hak yang turut dijelaskan antara lain Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Penjelasan tersebut memberikan gambaran mengenai mekanisme administrasi, pencatatan, dan pengelolaan berbagai jenis hak atas tanah dalam sistem pertanahan nasional.

Ossy menyampaikan, pengalaman Indonesia dalam membangun sistem administrasi pertanahan terbuka untuk menjadi bahan pembelajaran bagi negara lain, termasuk Timor-Leste.

“Kami terbuka untuk melanjutkan diskusi dan pertukaran praktik-praktik terbaik, khususnya dalam bidang penguatan kelembagaan, regulasi pertanahan, sistem pendaftaran tanah, pengelolaan data pertanahan, serta transformasi pelayanan publik berbasis teknologi,” ungkapnya.

Perkuat Hubungan dan Kapasitas Kelembagaan

Sementara itu, Paulo Remedios mengapresiasi kesempatan berdiskusi dan penjelasan yang diberikan jajaran Kementerian ATR/BPN. Ia menilai pengalaman Indonesia dapat menjadi referensi bagi Timor-Leste dalam mengembangkan tata kelola pertanahan, meskipun kedua negara memiliki sistem dan kerangka regulasi yang berbeda.

Paulo yang hadir didampingi Duta Besar Timor-Leste untuk Indonesia, Roberto Sarmento de Oliveira Soares, berharap komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dapat terus berlanjut.

Menurutnya, pertukaran pengalaman tersebut memberikan wawasan yang bermanfaat bagi Timor-Leste, terutama dalam penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan administrasi pertanahan.

Penjajakan kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral melalui pertukaran pengetahuan dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Pengalaman Indonesia dalam administrasi pertanahan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan tata kelola pertanahan yang lebih tertib, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.