Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin (9/11/2026). (ATR/BPN)
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menertibkan hak atas tanah 11 korporasi yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Penertiban dilakukan melalui evaluasi Hak Guna Usaha (HGU), dengan hasil penanganan berupa pencabutan hak seluruhnya atau sebagian, tidak memperpanjang hak yang telah berakhir, hingga tidak memberikan HGU baru.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid mengatakan, penanganan tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri terhadap perusahaan yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan.
“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” ujar Nusron dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Berdasarkan hasil evaluasi ATR/BPN, penanganan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dikelompokkan ke dalam lima klaster. Pengelompokan dilakukan dengan mempertimbangkan luas lahan terbakar, kondisi sarana dan prasarana, riwayat kebakaran berulang, serta kepatuhan terhadap ketentuan pemberian hak.
Tiga HGU Akan Dicabut Seluruhnya
Klaster pertama mencakup HGU yang direkomendasikan untuk dicabut seluruhnya. Kelompok ini meliputi tiga perusahaan dengan objek HGU di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.
Pertama, PT MIB dengan HGU seluas 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kedua, PT RKA dengan HGU seluas 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Ketiga, PT SKM dengan dua bidang HGU masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Pertimbangan pencabutan mencakup kondisi lahan terbakar lebih dari 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.
Klaster kedua adalah HGU yang tidak akan diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali. Kebijakan ini berlaku terhadap eks HGU PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
Hak tersebut telah berakhir pada 2020. ATR/BPN tidak akan memberikan perpanjangan dengan mempertimbangkan ketidaksesuaian sarana dan prasarana serta kejadian kebakaran yang berulang.
Tiga Perusahaan Tidak Diberi HGU Baru
Pada klaster ketiga, ATR/BPN memutuskan tidak memberikan HGU kepada tiga perusahaan yang haknya belum terbit. Ketiganya juga tidak dipertimbangkan untuk memperoleh HGU dan/atau izin usaha perkebunan.
Perusahaan tersebut adalah PT ANI dengan luasan 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, serta PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Untuk perusahaan-perusahaan tersebut, ATR/BPN akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait pertimbangan pencabutan izin usaha perkebunan.
Sementara itu, klaster keempat mencakup pencabutan sebagian HGU PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Perusahaan tersebut memiliki HGU seluas 1.510,2639 hektare.
Pencabutan sebagian dilakukan dengan mempertimbangkan luas lahan terbakar yang tidak mencapai 50 persen serta adanya ketidaksesuaian sarana dan prasarana.
Enam Bidang HGU Masih Didalami
Adapun klaster kelima mencakup tiga perusahaan yang keputusan pencabutan sebagian atau seluruh HGU-nya masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.
Ketiganya adalah PT STP dengan dua bidang HGU seluas 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare; PT API dengan dua bidang HGU seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare; serta PT JMS dengan dua bidang HGU seluas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare.
Pendalaman dilakukan untuk memastikan validitas data sebagai dasar penentuan keputusan administratif, termasuk apakah HGU akan dicabut sebagian atau seluruhnya.
Nusron menegaskan, tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus memiliki dasar hukum dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, proses penertiban dilakukan melalui tahapan pengkajian dan pemeriksaan kasus.
Tahapan tersebut meliputi pengkajian awal, gelar kasus awal, penelitian dan kajian hasil penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, gelar kasus akhir, hingga penyusunan rekomendasi penyelesaian kasus.
“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” kata Nusron.
Penanganan tersebut mengacu pada sejumlah ketentuan, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.
Rapat koordinasi evaluasi perizinan tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman dan dihadiri sejumlah kepala badan, wakil menteri, serta perwakilan kementerian dan lembaga Kabinet Merah Putih.
Langkah penertiban HGU ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan pemanfaatan lahan dan penegakan kepatuhan pemegang hak atas tanah. Evaluasi tersebut juga diharapkan mendorong pengelolaan perkebunan yang bertanggung jawab serta mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan.
