Transformasi Digital Harus Lebih Tepat Sasaran, Efisien, dan Memiliki Akses Luas
Foto: Humas Ekon
Jakarta, InfoPublik - Di tengah tantangan fluktuasi harga minyak global dan ketegangan likuiditas modal internasional, Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk mempercepat transformasi digital nasional yang tepat sasaran, efisien, dan memiliki akses luas bagi seluruh lapisan masyarakat.
Ditopang oleh pertumbuhan ekonomi triwulan III-2026 yang kuat di level 5,47% (peringkat kedua tertinggi di G20) serta estimasi transaksi ekonomi digital yang mendekati USD100 miliar, Pemerintah menetapkan empat agenda kebijakan utama untuk memicu efisiensi belanja negara dan adopsi Artificial Intelligence (AI) di sektor keuangan.
Pesan strategis tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo saat memberikan keynote speech secara daring pada Seminar Nasional Perbanas Institute (SNAP) 2026 bertema “Masa Depan Industri Keuangan Indonesia di Era Kecerdasan Artifisial: Inovasi, Kepercayaan Digital, dan Keberlanjutan”, Selasa (10/11/2026).
“Digitalisasi sebagai satu faktor krusial dalam struktur perekonomian itu sudah mulai menyatu dan menopang berbagai sektor produksi, konsumsi maupun intermediasi keuangan. Tugas kita berikutnya adalah memastikan konektivitas transaksi digital,” kata Wamenko Dradjad.
Seluruh sektor ekonomi digital Indonesia yang tumbuh dua digit menjadikan sektor ini mempunyai nilai valuasi terbesar di Asia Tenggara. Nilai ekonomi digital Indonesia hampir mencapai USD100 miliar di tahun 2025, dengan ditopang pertumbuhan e-commerce, jasa keuangan digital, dan momentum adopsi AI yang semakin kuat. Indonesia juga menjadi peringkat pertama di Asia Tenggara untuk volume dan pertumbuhan transaksi video commerce.
Untuk itu, transformasi digital di Indonesia kini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah agenda lintas sektor yang mendesak. Fondasi digital nasional dinilai telah terbentuk dengan kuat, namun lonjakan penggunaan data dan pemanfaatan AI membawa tantangan baru yang memerlukan bauran kebijakan (policy mix) yang komprehensif serta kuat (robust).
Fondasi digital Indonesia tercermin dari adopsi teknologi yang masif di masyarakat dan pemerintahan. Saat ini, sistem QRIS telah digunakan oleh sekitar 66 juta pengguna dan merangkul hampir 45 juta merchant hingga Juni 2026. Di tingkat birokrasi, hampir 95% atau sekitar 518 dari 546 Pemerintah Daerah telah memiliki ekosistem digital. Selain itu, berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks inklusi keuangan telah mencapai 93,61%, dengan tingkat literasi keuangan masyarakat berada pada level 69,57%.
Untuk memperkuat fondasi transformasi digital yang sudah berjalan dan memitigasi risiko digital, Pemerintah menetapkan empat agenda kebijakan utama. Pertama yaitu Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Daerah, yang mana kebijakan ini diarahkan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia yang merupakan terbesar di Asia Tenggara, mempercepat digitalisasi keuangan daerah, dan meningkatkan kualitas layanan publik.
Kedua adalah Efisiensi Belanja Pemerintah, yaitu sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden pada Sidang Paripurna DPR tanggal 16 Agustus 2026, Pemerintah terus mendorong efisiensi belanja negara. Salah satunya melalui pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dengan fitur online payment pada e-katalog yang telah diimplementasikan sejak Oktober 2026. Langkah ini diperluas melalui kerja sama e-katalog yang terhubung langsung dengan marketplace dan UMKM.
Ketiga, Pemanfaatan AI di Sektor Keuangan, yakni dengan mengoptimalkan adopsi AI untuk nilai ekonomi dan keputusan yang lebih baik, serta untuk penguatan implementasi di bank-bank digital.
Dan, keempat yakni Pengembangan Talenta Digital dan Kerja Sama Global, bahwa Pemerintah fokus membangun generasi muda dan tenaga kerja siap digital, salah satunya melalui program Digital Talent Scholarship. Di kancah internasional, Indonesia pun memantapkan posisinya dengan menjadi pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO), serta aktif dalam kerja sama regional seperti ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).
“Transformasi digital ini harus lebih tepat sasaran, lebih efisien, aksesnya lebih luas. Manfaat itu akan bekerja pada tiga lapis. Yang pertama adalah dalam perlindungan dasar, baik untuk menjaga daya beli dan memitigasi risiko. Kemudian, lapis kedua adalah inklusi dan pembiayaan dasar untuk memperluas akses keuangan masyarakat, dan lapis ketiga adalah produktif dan naik kelas yang dalam hal ini supaya UMKM mendapatkan bantuan pembiayaan atau permodalan, agar dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatannya,” pungkas Wamenko Dradjad.
