Pelaku pasar merespons target disiplin fiskal dan pertumbuhan ekonomi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2027. (ANTARA FOTO/Putra M. Akbar/YU)
Jakarta, InfoPublik - Evaluasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar saham Indonesia bukan hanya menyangkut posisi Indonesia dalam indeks global, tetapi juga berpotensi memengaruhi aliran modal asing, stabilitas rupiah, dan ketahanan neraca pembayaran. Karena itu, pemerintah dan otoritas keuangan perlu menyiapkan strategi untuk mengantisipasi perubahan arus investasi internasional.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, mengusulkan enam langkah yang dapat ditempuh untuk memperkuat ketahanan keuangan nasional, mulai dari menjaga daya tarik Surat Berharga Negara (SBN), menyiapkan sumber aliran modal alternatif, hingga memperbesar peran investor institusional domestik.
Usulan tersebut muncul di tengah konsultasi MSCI mengenai kemungkinan perubahan klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Keputusan akhir dijadwalkan paling lambat Juni 2027, sementara evaluasi indeks November 2026 menjadi salah satu perkembangan yang perlu dicermati pelaku pasar.
Menurut Fakhrul, risiko yang perlu diantisipasi tidak terbatas pada kemungkinan berkurangnya investasi asing di pasar saham. Perubahan alokasi portofolio juga perlu diperhitungkan dalam pengelolaan neraca pembayaran atau Balance of Payments, terutama jika memicu tekanan tambahan terhadap nilai tukar rupiah.
“Indonesia perlu merespons perkembangan MSCI dengan strategi yang lebih luas. Apabila terjadi pengurangan alokasi investasi asing pada pasar saham, kita perlu menyiapkan sumber aliran modal pengganti melalui pasar obligasi dan instrumen pembiayaan internasional lainnya,” ujar Fakhrul, dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Ia menilai, koordinasi Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan otoritas pasar modal diperlukan agar penyesuaian di pasar keuangan tidak berkembang menjadi tekanan yang lebih luas terhadap stabilitas ekonomi.
Langkah pertama adalah memberikan ruang bagi imbal hasil atau yield SBN untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pasar internasional. Imbal hasil yang kompetitif dapat meningkatkan daya tarik obligasi pemerintah bagi investor global, terutama ketika ketidakpastian mendorong investor meninjau kembali komposisi portofolionya.
Fakhrul menilai, kenaikan yield yang berlangsung secara terukur tidak selalu harus dipandang negatif. Dalam kondisi tertentu, penyesuaian tersebut dapat membantu meningkatkan minat investor terhadap aset berdenominasi rupiah dan mendukung pasokan valuta asing.
Namun, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan keseimbangan antara daya tarik SBN dan biaya pembiayaan pemerintah. Kenaikan imbal hasil yang terlalu tinggi juga dapat memperbesar beban pembayaran bunga negara.
Langkah kedua adalah mempersiapkan aliran modal masuk ke pasar obligasi atau bond inflow untuk mengantisipasi potensi arus modal keluar dari pasar saham (equity outflow). Jika perubahan klasifikasi MSCI memengaruhi keputusan investasi global, pemerintah perlu memperluas basis investor SBN, memperkuat komunikasi dengan investor obligasi internasional, dan mengoptimalkan strategi penerbitan surat utang negara.
“Kalau kita sudah dapat mengidentifikasi potensi keluarnya modal dari pasar saham, kita juga harus mempersiapkan dari mana modal penggantinya akan datang. Salah satu jalur yang dapat diperkuat adalah investasi asing pada SBN,” kata Fakhrul.
Meski demikian, penguatan arus modal ke pasar obligasi perlu diimbangi dengan diversifikasi sumber pembiayaan. Ketergantungan berlebihan pada investasi portofolio jangka pendek tetap dapat membuat neraca pembayaran rentan terhadap perubahan sentimen global.
Langkah ketiga adalah memperkuat instrumen intermediasi keuangan internasional, termasuk fasilitas foreign exchange swap (FX swap) yang lebih kompetitif dan terukur. Instrumen ini dapat membantu investor mengelola kebutuhan valuta asing dan biaya lindung nilai atau hedging ketika berinvestasi pada aset keuangan Indonesia. Fakhrul juga mendorong pengembangan konsep Managed External Intermediation, yakni kerja sama intermediasi pembiayaan dengan lembaga keuangan internasional, termasuk dari Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Taiwan, dan Singapura.
Menurutnya, keputusan investor asing tidak hanya ditentukan oleh besarnya imbal hasil, tetapi juga oleh biaya lindung nilai dan ketersediaan likuiditas valuta asing. Karena itu, pengembangan fasilitas tersebut harus disertai batasan, persyaratan, serta pengelolaan risiko yang jelas agar tidak menimbulkan beban berlebihan bagi BI.
Langkah keempat adalah memperbesar peran dana pensiun, perusahaan asuransi, dan investor institusional domestik lainnya di pasar saham. Fakhrul menilai, pasar modal Indonesia perlu memiliki basis investor jangka panjang yang lebih kuat agar tidak terlalu bergantung pada keputusan alokasi modal asing. Peningkatan peran investor domestik juga dapat membantu memperkuat daya tahan pasar ketika terjadi perubahan arus investasi global.
Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah dan OJK perlu mengevaluasi kebijakan investasi serta memperkuat tata kelola dana pensiun dan asuransi. Pengembangan peran investor institusional tetap harus memperhatikan kewajiban jangka panjang, profil risiko, dan prinsip kehati-hatian masing-masing lembaga.
Langkah kelima adalah mendiversifikasi sumber pembiayaan internasional. Pemerintah dapat memperluas pilihan pendanaan melalui penerbitan obligasi internasional, menjajaki instrumen seperti Panda Bond berdenominasi renminbi, serta memperkuat kerja sama transaksi menggunakan mata uang lokal.
Diversifikasi diperlukan agar pembiayaan eksternal tidak terlalu bergantung pada kelompok investor, pasar, atau mata uang tertentu. Namun, pilihan instrumen harus mempertimbangkan biaya dana, kesesuaian mata uang dengan sumber pendapatan, tenor, dan kemampuan pembayaran kembali.
“Ketergantungan yang terlalu besar pada satu kelompok investor membuat neraca pembayaran lebih rentan terhadap perubahan sentimen global. Diversifikasi pembiayaan, baik melalui obligasi internasional maupun kerja sama keuangan bilateral, merupakan bagian dari strategi memperkuat ketahanan eksternal,” ujar Fakhrul.
Langkah keenam adalah memperjelas pembagian peran fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas neraca pembayaran. BI, menurut Fakhrul, perlu berfokus pada stabilitas moneter, kecukupan likuiditas, pengelolaan risiko valuta asing, serta kelancaran fungsi pasar keuangan. Sementara itu, Kementerian Keuangan perlu memperkuat strategi pendanaan negara, menjaga kredibilitas fiskal, dan memastikan instrumen keuangan pemerintah tetap menarik bagi investor internasional.
“Bank Indonesia tidak seharusnya menanggung seluruh beban penyesuaian neraca pembayaran melalui intervensi valuta asing maupun pembelian obligasi. Kementerian Keuangan juga perlu mengambil peran aktif dalam membangun daya tarik aset keuangan Indonesia,” tegasnya.
Ia menekankan, koordinasi fiskal dan moneter bukan bertujuan menghilangkan mekanisme pasar, melainkan memastikan penyesuaian berlangsung secara terukur tanpa mengabaikan independensi BI dan disiplin fiskal pemerintah.
Di luar enam langkah tersebut, Fakhrul mengingatkan bahwa penguatan stabilitas keuangan tidak dapat menggantikan kebutuhan untuk memperbaiki transparansi dan tata kelola pasar modal sesuai perhatian MSCI.
Reformasi pasar modal harus berjalan beriringan dengan penguatan neraca pembayaran. Dalam jangka pendek, pemerintah dan otoritas keuangan perlu menjaga stabilitas arus modal serta kelancaran pasar. Dalam jangka menengah, pembenahan tata kelola, pendalaman pasar keuangan, dan perluasan sumber pembiayaan perlu dipercepat.
Adapun dalam jangka panjang, penguatan ekspor, investasi langsung, dan kapasitas ekonomi menghasilkan devisa menjadi fondasi penting untuk mengurangi kerentanan terhadap perubahan aliran modal portofolio.
“Kita tidak sedang berusaha menyelamatkan sebuah indeks. Kita sedang memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi tempat yang menarik bagi modal internasional, apa pun keputusan MSCI,” ujar Fakhrul.
Menurutnya, evaluasi MSCI dapat menjadi momentum untuk membangun struktur pasar keuangan yang lebih seimbang, dengan basis investor domestik yang lebih kuat, sumber pembiayaan internasional yang lebih beragam, serta koordinasi fiskal dan moneter yang lebih efektif.
Dengan demikian, respons terhadap risiko MSCI tidak berhenti pada upaya meredam gejolak jangka pendek, tetapi diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi perubahan arus modal global.
