Ditjen Hubla Kukuhkan 39 PSCO, Perkuat Pengawasan Keselamatan Kapal Asing

Jakarta, InfoPublik – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan mengukuhkan dan melakukan revalidasi terhadap 39 Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing atau Port State Control Officer (PSCO) Tahun Anggaran 2026. Penguatan kompetensi tersebut ditujukan untuk meningkatkan pengawasan keselamatan, keamanan kapal asing, serta perlindungan lingkungan maritim di wilayah perairan Indonesia.

Dari total 39 pejabat pemeriksa, sebanyak 10 orang dikukuhkan sebagai PSCO baru, sedangkan 29 orang lainnya mengikuti proses revalidasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pejabat pemeriksa memiliki kompetensi teknis, profesionalisme, dan pemahaman terhadap perkembangan regulasi serta standar internasional di bidang pelayaran.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Samsuddin, mengatakan pengukuhan dan revalidasi tersebut bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bentuk penegasan terhadap kompetensi dan tanggung jawab pejabat pemeriksa dalam menjaga standar keselamatan pelayaran.

“PSCO merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan Port State Control. Setiap pejabat pemeriksa memiliki tanggung jawab penting untuk memastikan kapal asing yang memasuki pelabuhan Indonesia memenuhi standar keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan laut sesuai dengan ketentuan internasional yang berlaku,” ujar Samsuddin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Menurutnya, setiap PSCO harus menjunjung tinggi tiga prinsip utama dalam menjalankan tugas, yakni Integrity, Professionalism, dan Transparency atau integritas, profesionalisme, dan transparansi.

Integritas mengharuskan pejabat pemeriksa bersikap jujur, independen, dan objektif serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi maupun pihak lain. Sementara profesionalisme menuntut penguasaan kompetensi teknis, pemahaman regulasi internasional, serta konsistensi dalam melaksanakan pemeriksaan sesuai prosedur.

Adapun transparansi diwujudkan melalui pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap temuan harus didukung bukti objektif, tindakan pemeriksaan memiliki dasar ketentuan yang jelas, serta seluruh hasil pemeriksaan didokumentasikan dan dilaporkan secara akurat.

Samsuddin menegaskan, keberhasilan pelaksanaan Port State Control tidak hanya dinilai dari jumlah temuan pelanggaran atau banyaknya kapal yang ditahan. Lebih penting, pemeriksaan harus mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian secara tepat dan mendorong peningkatan standar keselamatan kapal yang beroperasi secara internasional.

“Keberhasilan Port State Control tidak semata-mata diukur dari banyaknya temuan atau jumlah kapal yang ditahan, tetapi dari ketepatan pemeriksaan dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian serta mendorong peningkatan standar keselamatan kapal yang beroperasi secara internasional,” tegasnya.

Pertahankan Status White List Indonesia

Penguatan kapasitas PSCO juga berkaitan dengan posisi Indonesia dalam kerja sama pengawasan kapal internasional melalui Tokyo Memorandum of Understanding (Tokyo MoU).

Samsuddin mengingatkan bahwa setiap pejabat pemeriksa yang bertugas memeriksa kapal asing turut membawa nama dan reputasi Indonesia di mata dunia internasional. Karena itu, pelaksanaan pemeriksaan harus dilakukan secara objektif, profesional, dan transparan agar kepercayaan terhadap otoritas maritim Indonesia tetap terjaga.

“Setiap PSCO harus memahami bahwa profesionalisme dan integritas dalam melaksanakan pemeriksaan turut menentukan kepercayaan dunia internasional terhadap otoritas maritim Indonesia. Karena itu, jadikan integritas sebagai prinsip, profesionalisme sebagai standar kerja, dan transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban,” tambahnya.

Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP), Takwim Masuku, menjelaskan peningkatan kompetensi PSCO diperlukan seiring bertambahnya kunjungan kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia serta kapal berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran ke luar negeri.

Menurut Takwim, penguatan kapasitas pejabat pemeriksa menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah untuk mempertahankan status White List Indonesia di Tokyo MoU. Status tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kinerja pengawasan kapal oleh negara pelabuhan di kawasan Asia Pasifik.

“Penguatan kapasitas PSCO juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam mempertahankan status White List Indonesia di Tokyo MoU, sekaligus memastikan pengawasan terhadap kelaiklautan dan keamanan kapal dilaksanakan secara konsisten berdasarkan standar internasional,” ujarnya.

Melalui pengukuhan dan revalidasi tersebut, Ditjen Hubla berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat pengawasan terhadap kapal asing yang memasuki pelabuhan Indonesia.

Upaya tersebut diharapkan dapat memastikan kapal yang beroperasi memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan pelayaran, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan laut. Penguatan pengawasan juga menjadi bagian dari pembangunan konektivitas dan infrastruktur maritim nasional yang aman, tertib, serta berdaya saing internasional.