Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola KI Pusat, Dery Hendryan dalam kegiatan Pembukaan dan Technical Meeting Presentasi Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026 di Jakarta, Senin (9/11/2026). (Foto: Istimewa)
Jakarta, InfoPublik – Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) menilai 282 badan publik memenuhi persyaratan untuk mengikuti tahap Presentasi Uji Publik dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026. Pada tahap ini, KI Pusat tidak hanya mengukur pemenuhan standar layanan informasi, tetapi juga menilai dampak keterbukaan informasi terhadap pemenuhan hak masyarakat dan partisipasi publik.
Ketua KI Pusat Handoko Agung Saputro mengatakan, badan publik perlu membuktikan bahwa informasi yang disediakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, terutama untuk memahami kebijakan, mengawasi penyelenggaraan negara, dan berpartisipasi dalam pembangunan.
Penegasan tersebut disampaikan Handoko dalam kegiatan Pembukaan dan Technical Meeting Presentasi Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026 di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurut Handoko, keberadaan regulasi, kelengkapan dokumen, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta pemanfaatan teknologi informasi belum cukup menggambarkan keberhasilan keterbukaan informasi jika tidak disertai bukti manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Badan publik diharapkan tidak hanya menyampaikan apa yang telah dikerjakan, tetapi juga menunjukkan dampak dan manfaatnya bagi masyarakat. Melalui Presentasi Uji Publik yang akan dilaksanakan, kami ingin melihat sejauh mana strategi dan kebijakan badan publik mampu memberikan dampak terhadap pemenuhan hak masyarakat atas informasi dan mendorong partisipasi publik,” ujar Handoko.
Ia menjelaskan, KI Pusat juga akan melakukan kajian dan refleksi terhadap pelaksanaan Monev 2026. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar perubahan metode penilaian agar dampak keterbukaan informasi dapat diukur secara lebih konkret.
Orientasi penilaian ini menempatkan efektivitas kebijakan sebagai salah satu indikator penting. Dengan demikian, badan publik tidak cukup hanya menunjukkan ketersediaan informasi dan pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga perlu membuktikan bahwa keterbukaan telah terintegrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.
Pada 2026, KI Pusat melakukan penilaian terhadap 385 badan publik yang terbagi dalam tujuh kategori. Kategori tersebut meliputi 48 kementerian, 46 lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian, 35 lembaga nonstruktural, 38 pemerintah provinsi, 61 badan usaha milik negara, 149 perguruan tinggi negeri, dan delapan partai politik.
Berdasarkan data KI Pusat, sebanyak 335 dari 385 badan publik telah mengisi Self-Assessment Questionnaire (SAQ) melalui aplikasi E-Monev atau mencapai 87,01 persen. Dari jumlah tersebut, 282 badan publik dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti Presentasi Uji Publik, setara dengan 84,18 persen dari badan publik yang telah mengisi SAQ.
Sebelum memasuki tahap presentasi, KI Pusat telah melakukan verifikasi terhadap jawaban dan bukti pendukung yang disampaikan badan publik. Pemeriksaan mencakup kewajiban mengumumkan dan menyediakan informasi publik, pengembangan situs web sebagai sarana layanan informasi, serta penguatan kelembagaan dan kapasitas PPID.
Mengusung tema “Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik”, Presentasi Uji Publik akan mengukur komitmen pimpinan, efektivitas kebijakan, dan dampak penerapan keterbukaan informasi terhadap transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat.
Penilaian presentasi mencakup tiga aspek, yakni komitmen dengan bobot 50, kebijakan 25, dan dampak 25. Kehadiran serta keaktifan pimpinan badan publik menjadi salah satu pertimbangan dalam aspek komitmen. Sementara itu, hasil Presentasi Uji Publik memiliki kontribusi sebesar 20 persen terhadap penilaian akhir Monev 2026.
Untuk memperoleh penilaian dari berbagai perspektif, KI Pusat melibatkan panelis dari unsur komisioner KI Pusat, akademisi, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, dan praktisi. Badan publik diminta mempresentasikan visi dan komitmen pimpinan, kebijakan keterbukaan informasi yang terintegrasi dengan tugas dan fungsi lembaga, serta bukti dampak penerapannya.
Dampak yang dinilai tidak hanya berkaitan dengan perubahan tata kelola internal, tetapi juga manfaat keterbukaan informasi bagi masyarakat.
Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola KI Pusat Dery Hendryan menekankan bahwa kebijakan keterbukaan informasi perlu terhubung langsung dengan program dan kegiatan badan publik sesuai tugas, fungsi, serta kewenangannya.
“Kebijakan keterbukaan informasi harus terintegrasi dengan program dan kegiatan badan publik sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya. Badan publik perlu membuktikan bahwa kebijakan tersebut mampu memperbaiki tata kelola kelembagaan, memperkuat literasi informasi, dan memberikan dampak nyata bagi kepentingan masyarakat,” ujar Dery.
Presentasi Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026 dijadwalkan berlangsung pada 10–12 November 2026, pukul 08.10–17.00 WIB, di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.
Pelaksanaan Monev tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Penilaian ini juga dikaitkan dengan agenda pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Melalui Monev 2026, KI Pusat mendorong keterbukaan informasi tidak berhenti pada publikasi dokumen dan penyediaan kanal layanan. Informasi publik diharapkan dapat digunakan masyarakat untuk memahami kebijakan, mengawasi kinerja pemerintah, menyampaikan aspirasi, dan memperjuangkan kepentingan publik.
