konferensi pers Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta. (Foto: Humas Kementerian ATR/BPN)
Jakarta InfoPublik – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan penertiban terhadap perusahaan perkebunan yang terindikasi terlibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan total luasan mencapai 42.214,51 hektare.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid mengatakan, penanganan perusahaan tersebut dibagi ke dalam lima klaster berdasarkan kondisi lahan, tingkat kebakaran, riwayat kejadian, serta hasil evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan.
Bentuk penertiban meliputi pencabutan seluruh atau sebagian Hak Guna Usaha (HGU), pengambilalihan lahan oleh negara setelah masa HGU berakhir, hingga tidak diterbitkannya HGU bagi perusahaan yang belum memiliki hak tersebut. “ Terdapat tiga perusahaan yang seluruh HGU-nya dicabut, yaitu PT MIB seluas 4.000 hektare. Kemudian, PT RKA seluas 11.558,11 hektare, serta PT SKM dengan luasan 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare, termasuk dalam kelompok perusahaan yang HGU-nya dicabut seluruhnya,” ujar Nusron dalam siaran pers yang diterima InfoPublik pada Jumat (13/11/2026).
Lima Klaster Penanganan Perusahaan
Pada klaster pertama, pemerintah mencabut seluruh HGU perusahaan yang dinilai memiliki tingkat pelanggaran serius. Kriteria penindakan mencakup tingkat kebakaran lebih dari 50 persen, kejadian kebakaran berulang, tidak tersedianya sarana dan prasarana pencegahan serta mitigasi kebakaran, dan pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.
Nusron menjelaskan, perusahaan pemegang HGU wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar penertiban.“Artinya, terdapat persyaratan yang telah ditetapkan dalam SK pemberian hak, tetapi tidak dipenuhi oleh perusahaan,” kata Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Klaster kedua mencakup satu perusahaan, yakni PT BSLT, yang masa berlaku HGU-nya telah berakhir pada 2020. Pemerintah memastikan lahan eks perusahaan tersebut seluas 2.300 hektare akan diambil alih negara.
Sementara itu, klaster ketiga terdiri atas perusahaan yang telah mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memiliki HGU. Pemerintah tidak akan menerbitkan HGU bagi perusahaan dalam kelompok ini.
Tiga perusahaan yang masuk klaster ketiga adalah PT ANI seluas 5.246 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AER seluas 5.134 hektare.
Menurut Nusron, penanganan terhadap perusahaan tersebut mempertimbangkan kejadian kebakaran berulang, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, serta belum aktifnya kegiatan perkebunan meskipun perusahaan telah memiliki izin usaha.
Kementerian ATR/BPN juga akan merekomendasikan evaluasi terhadap IUP perusahaan terkait kepada Menteri Dalam Negeri, dengan melibatkan pemerintah daerah dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.
Sebagian HGU Dicabut, Tiga Perusahaan Masih Dikaji
Pada klaster keempat, pemerintah akan mencabut sebagian HGU perusahaan karena tingkat kebakaran di lahannya kurang dari 50 persen.
Perusahaan yang disebut masuk kelompok ini adalah PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas lahan terdampak penindakan 1.510,26 hektare. “Kenapa sebagian, karena tingkat kebakarannya kurang dari 50 persen, yaitu PT SAE yang ada di Landak, Kalimantan Barat seluas 1.510,26 hektare. Jadi ada delapan yang kita tindak,” ujar Nusron Wahid.
Adapun klaster kelima masih dalam tahap pengkajian dan pendalaman teknis. Terdapat tiga perusahaan yang sedang dievaluasi, yakni PT STP, PT API, dan PT JMS.
Pemerintah masih melakukan pemeriksaan fisik di lapangan serta pengukuran data untuk menentukan bentuk penindakan terhadap ketiga perusahaan tersebut. Hasil kajian akan menjadi dasar untuk memutuskan apakah pencabutan HGU dilakukan seluruhnya atau sebagian.
Penertiban terhadap perusahaan perkebunan yang terindikasi terlibat karhutla diharapkan memperkuat kepatuhan pemegang hak atas tanah terhadap kewajiban pengelolaan lahan dan pencegahan kebakaran. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pertanahan dan perlindungan lingkungan.
Upaya tersebut sejalan dengan Asta Cita, terutama penguatan reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan serta pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
