Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan Penghargaan berupa piagam dan penyematan di Jakarta, Kamis (12/11/2026). (Foto: Humas Kementerian ATR/BPN)
Jakarta, InfoPublik – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid memberikan penghargaan kepada 75 pejabat kepolisian, kejaksaan, dan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dari 25 provinsi atas kontribusi mereka dalam pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan.
Penghargaan berupa piagam dan penyematan pin tersebut diberikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Nusron mengapresiasi kerja sama kepolisian dan kejaksaan yang dinilai berperan penting dalam pencapaian target operasi penanganan tindak pidana pertanahan. Menurutnya, upaya tersebut tidak dapat dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN secara mandiri.
“Terima kasih sekali dan apresiasi kepada Bapak/Ibu, wabil khusus dari kepolisian dan dari kejaksaan tinggi, maupun Pak Kapolda yang selama ini sudah bahu-membahu sehingga target operasi kita bisa sama-sama tercapai,” ujar Nusron.
Ia menegaskan, kolaborasi antarlembaga menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan penanganan kasus pertanahan. Dukungan aparat kepolisian dan kejaksaan diperlukan agar proses pencegahan maupun penyelesaian perkara dapat berjalan lebih efektif.
75 Pejabat dari 25 Provinsi Terima Penghargaan
Dalam kesempatan tersebut, penyematan pin juga diberikan kepada sejumlah pejabat yang dinilai berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan.
Penerima pin tersebut antara lain Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Iljas Tedjo Prijono, Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah Yaved Duma Parembang, Inspektur Jenderal (Purn.) Nasri, serta Kapolres Banggai Kombes Pol Henry Yulianto.
Selain itu, sebanyak 75 pejabat menerima penghargaan atas prestasi dalam penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan tindak pidana pertanahan. Mereka terdiri atas kepala kepolisian daerah (Kapolda), kepala kejaksaan tinggi (Kajati), dan kepala Kanwil BPN dari 25 provinsi.
Provinsi tersebut meliputi Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara.
Pencegahan Mafia Tanah Diperkuat hingga Daerah
Nusron meminta intensitas koordinasi dan kolaborasi dalam penanganan tindak pidana pertanahan terus ditingkatkan. Penguatan kerja sama, menurutnya, tidak cukup hanya dilakukan di tingkat provinsi, tetapi juga perlu menjangkau jajaran di tingkat bawah.
Langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat deteksi dini terhadap potensi tindak pidana pertanahan sekaligus mencegah munculnya persoalan yang merugikan masyarakat.
“Sekali lagi, kami pesankan supaya kegiatan intensitas ini lebih ditingkatkan dan karena itu kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” kata Nusron.
Rakor tersebut turut dihadiri Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Leonard Eben Ezer yang mewakili Jaksa Agung, serta Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum Brigjen Pol. Suhirman yang mewakili Kapolri.
Penguatan sinergi ATR/BPN, kepolisian, dan kejaksaan diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hak atas tanah masyarakat, mempercepat penanganan perkara, serta mencegah praktik mafia tanah di berbagai daerah.
Upaya tersebut sejalan dengan Asta Cita, khususnya penguatan reformasi hukum dan pemberantasan korupsi, serta pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
