Pertemuan Ke-3 Komite Nasional Keamanan Penerbangan (KNKP) Tahun 2026 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub di Jakarta, Kamis (12/11/2026). (Foto: Humas Kemenhub)
Jakarta InfoPublik – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membahas penerapan skema One Stop Security (OSS) untuk mempercepat proses perpindahan penumpang penerbangan domestik tanpa mengurangi standar keamanan penerbangan. Skema ini memungkinkan pemeriksaan keamanan di bandar udara asal diakui sehingga penumpang transfer tidak harus menjalani pemeriksaan ulang di bandara tujuan transit apabila seluruh persyaratan keamanan terpenuhi.
Pembahasan tersebut menjadi salah satu agenda Pertemuan Ke-3 Komite Nasional Keamanan Penerbangan (KNKP) Tahun 2026 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Pertemuan mengangkat tema “Penilaian Keamanan yang Efektif dalam Penanganan Penumpang Transit dan Transfer Domestik Guna Peningkatan Pelayanan”.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, mengatakan usulan penerapan OSS disampaikan oleh PT Angkasa Pura Indonesia untuk penumpang transit dan transfer penerbangan domestik ke domestik di bandar udara yang dikelolanya.
“Salah satu agenda utama yang dibahas dalam pertemuan kali ini adalah usulan implementasi skema One Stop Security (OSS) oleh PT Angkasa Pura Indonesia bagi penumpang transit dan transfer penerbangan domestik ke domestik di bandar udara yang dikelolanya,” kata Lukman.
Menurutnya, penerapan OSS menjadi salah satu upaya mengoptimalkan pelayanan penumpang transfer melalui penyederhanaan tahapan pemeriksaan yang berulang. Dengan demikian, waktu perpindahan penumpang dari penerbangan asal ke penerbangan lanjutan diharapkan lebih singkat dan risiko keterlambatan akibat proses pemeriksaan berulang dapat ditekan.
Meski demikian, penyederhanaan prosedur tersebut tidak berarti mengurangi kewajiban pemeriksaan keamanan. Aspek keamanan tetap menjadi persyaratan utama sebelum penumpang memasuki pesawat lanjutan.
Pengakuan Kesetaraan Standar Keamanan
Dalam ketentuan ICAO Annex 17 dan ICAO Document 8973, penumpang transfer, bagasi kabin, serta bagasi tercatat pada prinsipnya wajib menjalani pemeriksaan keamanan sebelum memasuki pesawat lanjutan.
Namun, pemeriksaan ulang dapat ditiadakan apabila terdapat validasi bahwa langkah-langkah keamanan di bandar udara asal telah memenuhi standar yang setara. Selain itu, harus tersedia jaminan perlindungan berkelanjutan terhadap potensi tindakan melawan hukum (acts of unlawful interference) selama proses perpindahan penumpang dan bagasi.
Prinsip tersebut dikenal sebagai Recognition of Equivalence of Security Measures atau pengakuan kesetaraan langkah-langkah keamanan. Melalui prinsip ini, hasil pemeriksaan di bandar udara asal dapat diakui di bandar udara transfer sepanjang seluruh persyaratan dan prosedur keamanan yang berlaku telah dipenuhi.
Artinya, penerapan OSS membutuhkan kesesuaian standar, koordinasi, serta mekanisme pengawasan yang memastikan tidak ada celah keamanan selama proses perpindahan penumpang maupun bagasi.
Lima Aspek Penerapan OSS
Dalam pembahasannya, terdapat lima aspek utama yang menjadi perhatian untuk mendukung implementasi OSS.
Pertama, penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Koordinasi dan kepercayaan seluruh pihak yang terlibat diperlukan untuk memastikan keselarasan standar keamanan dalam proses transfer penumpang dan bagasi.
Kedua, optimalisasi sumber daya keamanan. Penggunaan fasilitas, personel, dan perangkat pemeriksaan perlu dilakukan secara efektif tanpa menurunkan standar maupun kualitas pemeriksaan keamanan penerbangan.
Ketiga, percepatan layanan transfer. Penyusunan alur dan prosedur yang lebih terintegrasi diharapkan dapat mempercepat perpindahan penumpang dari penerbangan asal menuju penerbangan lanjutan.
Keempat, eliminasi duplikasi pemeriksaan keamanan. Pemeriksaan berulang yang tidak diperlukan dapat diminimalkan sehingga waktu tunggu penumpang lebih singkat dan potensi keterlambatan penerbangan dapat ditekan.
Kelima, peningkatan pengalaman penumpang (passenger experience). Integrasi proses pelayanan diharapkan menciptakan perjalanan yang lebih lancar, nyaman, dan efisien bagi masyarakat yang menggunakan penerbangan lanjutan.
Lukman menegaskan, forum KNKP menjadi ruang koordinasi untuk menyamakan persepsi dan merumuskan langkah penerapan OSS secara tepat, terukur, serta sesuai dengan standar keamanan penerbangan.
“Melalui forum KNKP ini, kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menyamakan persepsi dan merumuskan langkah implementasi yang tepat, terukur, serta sesuai dengan standar keamanan penerbangan. Efisiensi pelayanan harus berjalan beriringan dengan jaminan keamanan, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan penerbangan yang aman, nyaman, dan berkualitas,” tegasnya.
Keamanan Tetap Menjadi Prioritas
Penerapan OSS sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan transportasi udara melalui sistem yang lebih terintegrasi. Kebijakan tersebut juga mendukung agenda peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur serta konektivitas nasional sebagaimana arah Asta Cita, khususnya penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Namun, keberhasilan penerapan OSS bergantung pada kemampuan seluruh pemangku kepentingan memastikan kesetaraan standar keamanan ant bandar udara, termasuk pengawasan terhadap penumpang dan bagasi selama proses transfer.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara akan terus mendorong sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan standar keamanan dan kualitas pelayanan penerbangan nasional.
Dengan demikian, inovasi pelayanan melalui OSS diharapkan tidak hanya memangkas waktu tunggu dan mengurangi pemeriksaan berulang, tetapi juga memberikan kepastian bahwa setiap penumpang tetap terlindungi selama perjalanan udara.
