Pemerintah menyiapkan stimulus tarif transportasi sebesar Rp883,4 miliar untuk membantu masyarakat menghemat biaya perjalanan selama masa libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). (Foto: Humas Kemenhub)
Jakarta, InfoPublik – Pemerintah menyiapkan stimulus tarif transportasi sebesar Rp883,4 miliar untuk membantu masyarakat menghemat biaya perjalanan selama masa libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Subsidi tersebut diberikan untuk empat moda transportasi, yakni pesawat udara, kereta api, kapal Pelni, dan kapal penyeberangan ASDP.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengoordinasikan pelaksanaan stimulus tarif sekaligus memperkuat pengawasan keselamatan transportasi menjelang periode peningkatan mobilitas masyarakat tersebut.
Stimulus diharapkan dapat meringankan biaya perjalanan masyarakat, baik untuk berlibur maupun pulang kampung. Penghematan biaya transportasi juga diharapkan mendorong konsumsi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta menggerakkan perekonomian di daerah tujuan.
Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi mengimbau masyarakat merencanakan perjalanan dan memesan tiket lebih awal melalui kanal resmi masing-masing operator. Imbauan tersebut disampaikan karena kuota stimulus terbatas dan untuk menghindari risiko penipuan.
Di sisi lain, Dudy menegaskan bahwa keselamatan tetap menjadi prioritas dalam penyelenggaraan Angkutan Nataru 2026/2027. Ia menginstruksikan seluruh jajaran Kemenhub mengintensifkan pemeriksaan kelaikan sarana transportasi atau ramp check di seluruh moda.
“Kami ingin memastikan setiap masyarakat yang melakukan perjalanan pada masa Natal dan Tahun Baru dapat menggunakan transportasi yang selamat, aman, dan laik operasi, sehingga pemeriksaan keselamatan harus dilakukan secara menyeluruh,” ujar Menhub Dudy dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pemeriksaan Keselamatan di Lima Sektor Transportasi
Pengawasan keselamatan dilakukan melalui pemeriksaan armada dan fasilitas pendukung operasional pada transportasi darat, laut, penyeberangan, udara, serta perkeretaapian.
Pada sektor transportasi darat, Kemenhub mengoptimalkan pengawasan kelaikan armada bus melalui sistem digital terintegrasi MitraDarat. Sistem tersebut digunakan untuk mendukung pemantauan kondisi kendaraan yang beroperasi melayani masyarakat.
Di sektor laut dan penyeberangan, pemeriksaan kelaiklautan dijadwalkan terhadap 2.140 kapal sepanjang November 2026. Pemeriksaan melibatkan 132 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kemenhub.
Sementara itu, pada transportasi udara, ramp inspection dijadwalkan berlangsung di 20 bandar udara. Selain itu, inspeksi kesiapan keselamatan akan dilakukan di 223 bandara mulai 1 Desember 2026 hingga 5 Januari 2027.
Adapun pada sektor perkeretaapian, pemeriksaan mencakup Standar Pelayanan Minimum (SPM), kelaikan sarana, dan kesiapan prasarana. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap untuk memastikan operasional perjalanan kereta api selama masa Nataru berjalan sesuai ketentuan keselamatan dan pelayanan.
Koordinasi Antarlembaga untuk Kelancaran Nataru
Menhub Dudy Purwagandhi menekankan bahwa kelancaran Angkutan Nataru tidak hanya bergantung pada kesiapan pemerintah, tetapi juga kedisiplinan operator dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan.
Pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator transportasi, serta instansi terkait perlu memastikan kesiapan layanan sesuai karakteristik masing-masing moda dan kebutuhan perjalanan masyarakat.
Melalui stimulus tarif dan pengawasan keselamatan, pemerintah berupaya menjaga keterjangkauan biaya perjalanan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh layanan transportasi yang aman dan laik operasi selama libur akhir tahun.
Masyarakat diimbau memantau informasi program stimulus, persyaratan, kuota, dan jadwal pemesanan melalui kanal resmi operator transportasi sebelum membeli tiket.
