Pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya perlindungan pelaut sebagai warga sipil dan jaminan kebebasan bernavigasi di jalur pelayaran internasional sesuai hukum laut internasional. (Foto: Humas Kementerian Perhubungan)
Jakarta, InfoPublik – Pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya perlindungan pelaut sebagai warga sipil dan jaminan kebebasan bernavigasi di jalur pelayaran internasional sesuai hukum laut internasional. Sikap tersebut disampaikan Delegasi Republik Indonesia (Delri) dalam Sidang Dewan International Maritime Organization (IMO) ke-138 di London, Inggris, pada 2–6 November 2026.
Dalam pembahasan mengenai perlindungan jalur pelayaran vital (Protection of Vital Shipping Lanes), Indonesia mendorong seluruh negara menghormati ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 serta memperkuat kerja sama untuk menjaga keselamatan aktivitas pelayaran global.
Indonesia juga menekankan pentingnya pendekatan deeskalasi, dialog, dan diplomasi dalam menghadapi konflik yang berpotensi mengganggu jalur pelayaran internasional. Upaya tersebut diperlukan untuk melindungi pelaut, menjaga kelancaran pelayaran, serta memastikan bantuan kemanusiaan dan pemulangan pelaut tidak terhambat.
Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Samsuddin, mengatakan keselamatan pelaut dan keberlangsungan aktivitas pelayaran internasional harus menjadi perhatian bersama seluruh negara.
“Indonesia memandang bahwa perlindungan pelaut dan keselamatan pelayaran harus menjadi prioritas bersama. Seluruh pihak perlu menahan diri, menjamin keselamatan pelaut, serta tidak menghambat bantuan kemanusiaan dan pemulangan pelaut,” ujar Samsuddin dalam keterangan resminya yang diterima InfoPublik pada Kamis (5/11/2026).
Selain perlindungan pelaut, Indonesia mendorong penguatan kerja sama antara negara pantai dan IMO dalam menjaga keselamatan jalur pelayaran vital. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan jalur pelayaran internasional tetap aman dan dapat digunakan sesuai ketentuan hukum internasional.
Sidang Dewan IMO ke-138 berlangsung di Markas Besar IMO, London, dan dibuka oleh Sekretaris Jenderal IMO Arsenio Dominguez. Delegasi Indonesia dipimpin Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Inggris Desra Percaya, didampingi Wakil Kepala Perwakilan KBRI London Sahadatun Donatirin dan Atase Perhubungan KBRI London Kanti Pinakesti Tjahjono, serta anggota delegasi lainnya.
Forum tersebut membahas sejumlah agenda strategis organisasi, antara lain tata kelola kelembagaan, strategi dan perencanaan, pengelolaan sumber daya manusia, laporan keuangan, serta kontribusi negara anggota.
Dewan IMO juga membahas perlindungan jalur pelayaran vital, peninjauan kontrak Sekretaris Jenderal IMO, dan pertimbangan penunjukan auditor eksternal untuk periode berikutnya.
Partisipasi Indonesia dalam sidang tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kontribusi dalam tata kelola maritim global. Melalui forum IMO, Indonesia terus menyuarakan kepentingan maritim nasional sekaligus mendorong terciptanya ekosistem pelayaran dunia yang aman, adil, dan berkelanjutan.
“Melalui forum IMO, Indonesia akan terus menyuarakan kepentingan maritim nasional sekaligus berkontribusi dalam membangun ekosistem pelayaran dunia yang aman, adil, dan berkelanjutan,” pungkas Samsuddin.
