Menkomdigi Meutya Hafid Ajak Kepala Daerah Jadikan Transformasi Digital sebagai Prioritas

Magelang, InfoPublik – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, berharap agar seluruh Kepala Daerah yang mengikuti pembekalan (retreat) di Akademi Militer (Akmil) Magelang dapat berkomitmen untuk menjadikan transformasi digital sebagai program prioritas di daerah masing-masing.

Hal itu disampaikan Meutya Hafid saat memberikan materi dalam retreat kepala daerah yang telah memasuki hari kelima di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, pada Selasa (25/2/2025).

"Transformasi digital ini sangat penting, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik," kata Meutya Hafid, sembari menekankan pentingnya digitalisasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik.

Menkomdigi Meutya Hafid menjelaskan bahwa pelayanan berbasis elektronik merupakan upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. "Kita ingin agar layanan publik lebih baik, ini pesan Presiden. Tentu ini tidak hanya di pusat, tetapi di daerah juga layanan pemerintahan secara elektronik perlu dipersiapkan dengan baik," ujar Menkomdigi.

Meutya Hafid juga menekankan perlunya koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun infrastruktur digital, khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). "Dalam membangun infrastruktur digital, koordinasi dengan pemerintah daerah sangat penting, terutama di daerah 3T," kata Menkomdigi.

Menkomdigi mengharapkan masukan dan saran dari para kepala daerah 3T yang hadir dalam retreat tersebut. "Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dan masukan. Dengan senang hati kita terima," ungkapnya.

Transformasi Digital untuk Indonesia Emas 2045

Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Menkomdigi menuturkan transformasi digital menjadi kunci pembentuk kedaulatan, kemandirian, dan daya saing bangsa, dengan sasaran utama adalah tumbuhnya perekonomian nasional rata-rata sebesar 8 persen per tahun.

Sasaran itu dapat dicapai apabila kita semua lanjutnya, melaksanakan kebijakan yang sejalan dengan Program Asta-Cita yang menjadi Visi dan Misi Presiden RI Prabowo Subianto.

Transformasi digital, bukan sekadar adopsi teknologi, tetapi perjalanan menuju kedaulatan digital. “Kita tidak boleh hanya menjadi pengguna, namun harus menjadi pencipta serta pengendali teknologi dan keamanan datanya sebagai aset bangsa. Maka, prinsip yang perlu dijaga adalah Inklusif, Memberdayakan, Dipercaya dan Berdaulat,” tuturnya.

Karena itu, tambah Menkomdigi, agar transformasi itu berjalan terarah, para pimpinan daerah, termasuk jajarannya harus memahami berbagai regulasi yang mendasarinya seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran; Undang-Undang (UU) No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; Permenkominfo No.9 Tahun 2023 tentang Artificial Intelligence; Keputusan Presiden No. 21 Tahun 2024 terkait Pengendalian Judi Online; serta UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Pemahaman berbagai regulasi tersebut akan membantu penyusunan kebijakan daerah, untuk memperkuat proses digitalisasi di berbagai sektor yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Transformasi digital bukan hanya tugas pemerintah pusat, melainkan tanggung jawab kita semua, termasuk kepala daerah untuk memastikan digitalisasi membawa manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Menkomdigi.

Memasuki hari kelima orientasi kepala daerah atau retreat pada Selasa (25/2/2025), beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju hadir menjadi pemateri. Pada sesi kedua yang dimulai pukul 10.30-12.30 WIB, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, akan memberikan pembekalan kepada seluruh kepala daerah di Akademi Militer Magelang.

Sesi kedua dilanjutkan dengan pemberian materi dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, dan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Pelaksanaan retreat kepala daerah di Akmil Magelang berlangsung selama sepekan mulai 21 hingga 28 Februari 2025. Materi yang diberikan selama tujuh hari retreat bertujuan untuk memastikan para kepala daerah dapat melaksanakan tugas dan peran mereka sesuai dengan kepentingan negara serta senantiasa bersinergi dengan program prioritas pemerintah pusat.