Menhub Dukung Swasta Bangun Fasilitas Kendaraan Listrik Komersial di Indonesia

: Kendaraan Listrik di Indonesia/Foto: Kemenhub


Oleh Dian Thenniarti, Rabu, 28 Februari 2024 | 19:59 WIB - Redaktur: Untung S - 217


Jakarta, InfoPublik - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mendukung dibangunnya fasilitas kendaraan listrik komersial pertama di Indonesia yang dibangun oleh PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR). Ia menyebut, dengan adanya fasilitas ini percepatan adopsi kendaraan listrik (electronic vehicles/EV) di Indonesia akan terwujud.

"Dalam membentuk ekosistem kendaraan listrik di Indonesia diperlukan sinergitas dan kolaborasi dan dimulai dari kendaraan listrik komersial seperti bus, truk, dan taksi. Apa yang kita lakukan ini satu tugas yang bukan kerjanya swasta saja, tetapi pemerintah berkewajiban untuk mendukung," tutur Menhub sebagaimana dikutip InfoPublik pada Rabu (28/2/2024).

Ia turut pula menyampaikan komitmen Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan target penurunan emisi tanpa syarat dari 29 persen menjadi 31,89 persen, dan bersyarat dari 41 persen menjadi 43,20 persen. Target tersebut telah tertuang dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC).

"Untuk mencapai target penurunan emisi, Kementerian Perhubungan telah berkomitmen mendorong pengembangan industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk kebutuhan pasar domestik dan bahkan global. Saat ini jumlah KBLBB berdasarkan sertifikat registrasi uji tipe yang terbit per 22 Januari 2024 yaitu sebanyak 122.630 unit," ungkap Menhub.

Melalui kerja sama Pemerintah dan badan usaha (KPBU), saat ini juga telah dilakukan pembangunan pusat pengujian dan sertifikasi kendaraan bermotor terbesar se-Asia Tenggara berupa Proving Ground yang terletak di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi, Jawa Barat.

Dengan adanya pembangunan Proving Ground BPLJSKB Bekasi, pelaksanaan uji tipe yang selama ini dilaksanakan di luar negeri nantinya bisa dilaksanakan di Indonesia.

Pemerintah berharap, dengan menstimulasi kendaraan listrik, maka akan meningkatkan efisiensi energi dan konservasi energi sektor transportasi, serta terwujudnya kualitas udara bersih, dan ramah lingkungan serta yang terpenting adalah mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyampaikan pembangunan pabrik ini yang memiliki tingkat kandungan dalam negeri yang sangat luar biasa, sekitar 40-70 persen.

"Ini bukan angka yang sedikit, menunjukkan bahwa industri lokal mampu bersaing secara global serta memberikan harapan bagi masa depan industri otomotif Indonesia yang lebih berkelanjutan dan mandiri," ujarnya.

Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian, Taufik Bawazier menyampaikan, potensi penggunaan bus listrik komersial di Indonesia cukup besar. Pada 2023, jumlah armada bus listrik naik 140 persen menjadi 6.227 unit dari tahun sebelumnya sebanyak 2.550 unit.

"Dari penghitungan kami, berbagai benefit mulai dari lingkungan, efisiensi, fuel dan subsidi pemerintah akan bisa terwujud apabila seluruh provinsi dan kabupaten di Indonesia menggunakan bus listrik nantinya," imbuh Taufik.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Dian Thenniarti
  • Sabtu, 7 September 2024 | 11:35 WIB
Indonesia Kembangkan Teknologi Lokal Hadapi Ancaman Tsunami di Masa Depan
  • Oleh Dian Thenniarti
  • Sabtu, 7 September 2024 | 11:34 WIB
BMKG Perpanjang Modifikasi Cuaca di IKN hingga 12 September 2024
  • Oleh Dian Thenniarti
  • Jumat, 6 September 2024 | 21:50 WIB
Garuda Dukung Rangkaian Penerbangan Kenegaraan Paus Fransiskus
  • Oleh Dian Thenniarti
  • Jumat, 6 September 2024 | 21:50 WIB
ICAO Nyatakan Keamanan Penerbangan Indonesia di Atas Rata-Rata Dunia
  • Oleh Dian Thenniarti
  • Jumat, 6 September 2024 | 21:45 WIB
Pentingnya Sinergi dan Kolaborasi untuk Membangun Transportasi Indonesia
  • Oleh Dian Thenniarti
  • Jumat, 6 September 2024 | 21:43 WIB
Kemenhub Ingatkan Pentingnya Penggunaan AIS di Perairan Indonesia
  • Oleh Dian Thenniarti
  • Jumat, 6 September 2024 | 21:40 WIB
Pemeriksa Kecelakaan Kapal Harus Memahami Peraturan dan Bebas dari Intervensi