- Oleh Putri
- Sabtu, 7 September 2024 | 18:06 WIB
: Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Komunikasi dan Informatika, Septriana Tangkary dalam acara Temu Influencer dengan tema “Mewujudkan Visi Smart City dalam Transformasi Ibu Kota Nusantara,” di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan (Ditjen IKP Kominfo)
Oleh Wahyu Sudoyo, Jumat, 8 Desember 2023 | 16:36 WIB - Redaktur: Untung S - 250
Jakarta, InfoPublik - Pemerintah membuat katalis pertumbuhan ekonomi baru di Kawasan Indonesia Timur melalui pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
“Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan sebuah upaya proses percepatan pembangunan, pemerataan, dan pemberdayaan kawasan Indonesia Timur. Penetapan IKN diharapkan dapat menjadi katalis untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di Pulau Kalimantan dan wilayah Indonesia Timur secara umum,” ujar Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Komunikasi dan Informatika, Septriana Tangkary dalam keterangannya terkait acara Temu Influencer dengan tema “Mewujudkan Visi Smart City dalam Transformasi Ibu Kota Nusantara,” di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu (6/12/2023).
Septriana mengatakan, selain peran dan partisipasi masyarakat, rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur harus dibarengi dengan pengelolaan strategi komunikasi publik yang baik.
Sebab, ada banyak aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pemindahan IKN, seperti aspek sosiologis, aspek geografis, aspek geopolitik, aspek ekonomi, dan lainnya.
"Ke depannya, semua aspek tersebut akan terus menjadi isu perbincangan di masyarakat," tuturnya.
Direktur Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Agus Gunawan menambahkan, ada sembilan generator ekonomi di IKN, yaitu Pusat Pemerintahan Nasional; Pusat Ekonomi, Bisnis, dan Keuangan; Energi Terbarukan; Pusat Hiburan dan Olahraga; Layanan Edukasi; Inovasi dan Riset; Pusat Distribusi dan Perdagangan Komoditas; Pusat Agroindustri dan Industri Pangan; dan Pusat Kegiatan Pertanian dan Perikanan.
Selain itu, ada tiga prinsip pengembangan energi dalam Rencana Induk Nusantara, yaitu Resilience, Affordable, dan Sustainable.
Dengan prinsip itu, 100 persen kebutuhan energi di IKN akan terpenuhi melalui instalasi kapasitas energi terbarukan.
“Untuk mencapai Key Performance Indicator (KPI) 100 persen energi terbarukan dan net zero emission pada 2045 di IKN, diperlukan transisi energi dalam penyediaan tenaga listrik. Transisi energi dilakukan melalui pembangkit listrik terbarukan yang didukung oleh sistem penyimpanan, pemanfaatan pasokan listrik dari sistemketenagalistrikan Kalimantan yang terdiri dari generator energi baru terbarukan, dan penerapan sistem jaringan cerdas (smart grid),” jelas dia.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar Ismawaty Nur mengatakan, konsep Smart City di Makassar sedikit berbeda dengan yang ada di kota-kota lain karena menyelipkan kearifan lokal yaitu Somberé yang artinya adalah keramahan, kebaikan, dan persaudaraan.
Jika smart city adalah perangkat keras dan lunak, maka Somberé adalah perangkat hati atau heartware, jadi melayani dengan hati.
“Somberé dan smart city merupakan platform dan induk kota pintar Makassar. Somberé dan smart city is when high touch meets high tech. Artinya, pelayanan publik dengan hati yang lebih cepat, efisien, mudah diakses. Smart city bagi Kota Makassar harus berujung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” terang Ismawaty.
Sedangkan Content Creator Dunia Kontruksi Indonesia, Wawan Puji Siswanto, mengungkapkan kemajuan pembangunan IKN yang telah ia liput, diantaranya pembangunan IKN PLTS 50 MW, Multi-UtilityTunnel (MUT), Bendungan Semoi, Rumah Menteri, dan Jembatan Balang.
Ketersediaan infrastuktur itu dinilai bisa menjadi modal dalam menyongsong Indonesia Maju 2045.
“Pemindahan ibu kota tidak semata-mata memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Nusantara, tetapi memindahkan peradaban, kebiasaan-kebiasaan lama ke arah yang lebih baik guna menyongsong Indonesia Emas, Indonesia Unggul dan Indonesia Maju pada 2045,” tandas Wawan.