Banda Aceh, InfoPublik – Percepatan pemulihan wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh membutuhkan sinergi berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah. Upaya tersebut menjadi fokus Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dibuka Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Aceh, Taufik, di Anjong Mon Mata, Kamis (19/11/2026).
Taufik hadir mewakili Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, sekaligus membacakan sambutan gubernur dalam pembukaan rapat koordinasi yang membahas percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh.
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), kementerian dan lembaga, TNI/Polri, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, serta seluruh pihak yang telah mendukung penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Aceh.
Menurut Gubernur, bencana tersebut telah memberikan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Kerusakan tidak hanya terjadi pada rumah warga, tetapi juga infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik, serta mengganggu aktivitas ekonomi dan mata pencaharian masyarakat.
Meski berbagai upaya penanganan dan pemulihan telah menunjukkan perkembangan, sejumlah pekerjaan masih harus diselesaikan bersama. Pekerjaan tersebut meliputi pembangunan hunian tetap, pemulihan infrastruktur, rehabilitasi sektor pertanian dan perikanan, serta pemulihan aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.
Tantangan pemulihan juga semakin bertambah dengan terjadinya banjir susulan di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut membutuhkan perhatian dan komitmen berkelanjutan dari seluruh pihak.
"Terlebih, terjadinya banjir susulan di sejumlah wilayah semakin menambah tantangan dalam proses pemulihan. Karena itu, diperlukan perhatian, komitmen, dan sinergi berkelanjutan dari seluruh pihak," ujar Taufik membacakan sambutan gubernur.
Untuk memastikan pemulihan berjalan optimal, Gubernur menekankan pentingnya pengawalan terhadap pelaksanaan Rencana Induk PRRP Sumatera tahun 2027–2028. Seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan berjalan sesuai kebutuhan daerah sehingga mampu mempercepat pemulihan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat terdampak.
Ia juga berharap koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota terus diperkuat. Dengan demikian, berbagai kebutuhan dan persoalan di lapangan dapat diidentifikasi serta ditindaklanjuti melalui langkah konkret dan terpadu, didukung kebijakan serta anggaran yang memadai.
Selain pemulihan pascabencana, Gubernur mengingatkan pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi pada akhir 2026 hingga awal 2027. Pengalaman bencana sebelumnya diharapkan menjadi pelajaran untuk memperkuat mitigasi, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, serta koordinasi lintas sektor.
Sementara itu, Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Safrizal ZA, memaparkan perkembangan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh. Ia menjelaskan bahwa pemerintah terus mendorong percepatan pemulihan melalui dukungan pendanaan dan program lintas sektor, baik untuk pembangunan kembali infrastruktur maupun pemulihan kehidupan masyarakat.
Safrizal menyampaikan, sejumlah sektor telah menunjukkan perkembangan signifikan. Pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan nasional telah tuntas, sementara perbaikan infrastruktur daerah masih terus dilakukan. Pembangunan hunian sementara juga hampir seluruhnya rampung, sedangkan pembangunan hunian tetap terus berjalan secara bertahap.
Upaya pemulihan lainnya mencakup fasilitas pelayanan kesehatan, pendidikan, rumah ibadah, pasar rakyat, serta sektor pertanian, kelautan, dan perikanan. Ia menegaskan pentingnya koordinasi dan percepatan pelaksanaan program agar seluruh kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditangani secara optimal.