Banda Aceh, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan komunikasi publik menjadi bagian penting dalam proses pemulihan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan penanganan, pekerjaan yang telah diselesaikan, hingga tahapan pemulihan berikutnya.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Komdigi, Fifi Aleyda Yahya, mengatakan penyampaian informasi kepada masyarakat perlu berjalan seiring dengan upaya pemerintah mempercepat pemulihan kehidupan warga terdampak.
Hal tersebut disampaikan Fifi dalam konferensi pers satu tahun penanganan bencana Sumatera bertajuk “Satu Tahun untuk Sumatera: Dari Penanganan Cepat menuju Pemulihan Berkelanjutan” di Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) Aceh, Kamis (19/11/2026).
Menurut Fifi, satu tahun penanganan bencana bukan waktu yang singkat. Berbagai pekerjaan telah dilakukan, tetapi masih terdapat sejumlah pekerjaan besar yang harus diselesaikan agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas seperti sediakala.
“Kita tentu berharap seluruh proses pemulihan dapat berjalan secepat mungkin, sehingga masyarakat bisa beraktivitas seperti sediakala,” ujar Fifi.
Ia menekankan, percepatan pemulihan perlu diikuti dengan penyampaian informasi secara terbuka dan berkelanjutan. Masyarakat tidak hanya perlu mengetahui hasil pekerjaan pemerintah, tetapi juga perkembangan kegiatan yang masih berlangsung dan rencana tindak lanjut.
“Masyarakat perlu mengetahui apa saja yang sudah dikerjakan, apa yang masih berlangsung, kemudian apa saja catatannya, dan apa langkah pemerintah selanjutnya,” kata Fifi.
Informasi Pemulihan Harus Menjangkau Masyarakat
Fifi menjelaskan, komunikasi publik diperlukan agar masyarakat mendapatkan gambaran utuh mengenai proses pemulihan pascabencana. Informasi yang disampaikan secara jelas dapat membantu masyarakat memahami perkembangan penanganan sekaligus mengetahui langkah pemerintah dalam memenuhi kebutuhan warga terdampak.
Karena itu, komunikasi mengenai pemulihan tidak cukup hanya menyampaikan capaian. Pemerintah juga perlu menjelaskan pekerjaan yang belum selesai, kendala yang dihadapi, serta tahapan yang akan dilaksanakan berikutnya.
Dalam konferensi pers tersebut, Fifi kemudian memberikan kesempatan kepada Kepala Posko Wilayah Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Safrizal ZA, untuk memaparkan perkembangan penanganan dan pemulihan bencana di wilayah Aceh.
Selanjutnya, Penjabat Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, dijadwalkan menyampaikan perkembangan penanganan bencana dari sisi pemerintah daerah.
Penyampaian perkembangan secara berkala diharapkan membuat masyarakat dapat mengikuti proses pemulihan secara lebih jelas, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam mengembalikan kehidupan masyarakat terdampak bencana.
Sementara itu, Kepala Posko Wilayah (Kaposkowil) Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh, Safrizal ZA, menyampaikan Sebanyak 1.545 dari 1.638 ruas jalan daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh telah kembali fungsional hingga 18 November 2026. Capaian tersebut setara 94,32 persen dari total ruas jalan yang terdampak, sementara 93 ruas lainnya masih dalam proses perbaikan.
Selain jalan daerah, seluruh 46 ruas jalan nasional terdampak di Aceh juga telah kembali beroperasi. Sementara itu, dari 655 unit jembatan daerah yang terdampak, sebanyak 386 unit atau 58,93 persen telah kembali fungsional.
Adapun 23 unit jembatan nasional yang terdampak telah kembali berfungsi untuk mendukung mobilitas masyarakat, meskipun sebagian masih menggunakan konstruksi atau sambungan sementara.
Safrizal menegaskan, status fungsional tidak selalu berarti konstruksi infrastruktur telah selesai sepenuhnya. Jalan dan jembatan yang sudah dapat digunakan masih dapat membutuhkan pekerjaan lanjutan agar konstruksinya kembali permanen dan memenuhi kebutuhan jangka panjang.
“Yang dimaksud dengan 100 persen itu bukan 100 persen secara konstruksi selesai, akan tetapi fungsi jalan untuk operasional sudah bisa dijalankan. Walaupun sebagian tersambung dengan jembatan sementara,” ujar Safrizal.
Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, mengatakan Pemerintah Aceh mencatat sebanyak 25.244 jiwa terdampak bencana dan 844 jiwa mengungsi hingga Rabu (18/11/2026) pukul 17.00 WIB. Warga terdampak tersebar di empat kabupaten yang saat ini masih menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penanganan bencana.
Menurut Taufik, Pemerintah Aceh telah menyiapkan langkah antisipasi sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi. Penanganan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi, percepatan evakuasi, dan penyediaan bantuan dasar.
“Pemerintah Aceh berkomitmen memastikan kesiapsiagaan berjalan secara terkoordinasi dan penanganan bencana dilakukan dengan cepat serta tepat sasaran. Ini bukan hanya tentang menghadapi bencana, tetapi memastikan pemerintah hadir lebih cepat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat,” ujar Taufik.