Banda Aceh, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan masyarakat tetap dapat menyampaikan kritik dan memublikasikan informasi terkait bencana Sumatera melalui media sosial sepanjang sesuai fakta dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, masukan, serta keberatan terhadap proses moderasi konten di ruang digital.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, mengatakan pemerintah bertugas melayani masyarakat, mendengarkan aspirasi, dan menindaklanjuti masukan yang disampaikan publik, bukan berdebat dengan masyarakat.
“Pemerintah itu tugasnya melayani masyarakat, mendengarkan aspirasi. Kalau bisa memang bukan dalam kapasitas untuk berdebat dengan masyarakat. Pemerintah itu harus mendengarkan,” ujar Fifi kepada awak media seusai konferensi pers satu tahun penanganan bencana Sumatera bertajuk “Satu Tahun untuk Sumatera: Dari Penanganan Cepat menuju Pemulihan Berkelanjutan” di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) Aceh, Kamis (19/11/2026).
Ia menyampaikan, Kemkomdigi terbuka menerima kritik, masukan, maupun data pendukung dari masyarakat untuk ditindaklanjuti. Menurutnya, setiap aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan bagi kementerian untuk melakukan pemeriksaan dan langkah konkret sesuai kewenangan.
Terkait adanya laporan mengenai sekitar 90 konten yang dinilai bermasalah dalam kurun waktu sekitar delapan bulan, Fifi mempersilakan pihak yang memiliki keberatan menyampaikan data dan dokumen pendukung kepada Kemkomdigi.
“Jika memang dianggap bermasalah, silakan data maupun dokumen pendukungnya bisa diberikan kepada Komdigi dan nanti akan kami tindak lanjuti secara terukur dan konkret,” katanya.
Fifi Aleyda Yahya menjelaskan, proses moderasi konten harus melalui verifikasi. Dalam proses tersebut, Kemkomdigi juga melibatkan aparat penegak hukum sesuai kebutuhan dan dapat memfasilitasi komunikasi dengan platform digital apabila terdapat keberatan masyarakat terhadap penanganan suatu konten.
Dengan mekanisme itu, masyarakat yang memiliki catatan terhadap keputusan moderasi dapat menyampaikan bukti untuk ditelaah lebih lanjut. Kemkomdigi juga dapat meminta penjelasan kepada platform mengenai alasan suatu konten dinilai bermasalah.
Kritik dan Informasi Bencana Tetap Dapat Dipublikasikan
Menjelang satu tahun bencana Sumatera, Fifi memastikan tidak ada pembatasan terhadap masyarakat yang ingin menyampaikan informasi maupun kritik mengenai kondisi kebencanaan melalui media sosial, selama konten tersebut sesuai fakta dan aturan yang berlaku.
“Tidak ada, sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai fakta. Silakan. Kalau melihat konten-konten terkait kebencanaan bisa dilihat, masih bisa diakses. Masyarakat juga masih bisa memberikan kritik,” ujarnya.
Ia menegaskan, konten kritik terhadap penanganan bencana tetap dapat diakses publik. Pembatasan hanya diberlakukan terhadap konten yang melanggar ketentuan, termasuk informasi yang tidak sesuai fakta.
Menurut Fifi, salah satu tugas Kemkomdigi adalah menjaga ruang digital agar tetap aman bagi masyarakat. Karena itu, moderasi dilakukan terhadap konten yang berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti hoaks, pornografi anak, penipuan berkedok lowongan kerja, informasi kesehatan palsu, serta disinformasi yang berpotensi memecah belah bangsa.
Karena itu, Dirjen KPM Kemkomdigi berharap masyarakat tidak ragu menyampaikan masukan maupun kritik kepada pemerintah. Kemkomdigi, kata dia, akan berupaya mendengarkan dan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui mekanisme yang terukur.