Jakarta, InfoPublik – Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I mengerahkan satu unit ekskavator untuk menangani dampak banjir di Desa Jabi-Jabi, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Aceh.
Alat berat tersebut digunakan untuk membersihkan material yang terbawa banjir sekaligus mendukung pemulihan lingkungan dan aktivitas masyarakat di kawasan terdampak.
Banjir luapan terjadi pada Jumat (13/11/2026) setelah hujan berintensitas tinggi mengguyur wilayah hulu secara terus-menerus. Kondisi tersebut menyebabkan debit sungai meningkat hingga meluap dan menggenangi permukiman warga dengan ketinggian air berkisar 50–100 sentimeter.
Banjir juga berdampak terhadap sejumlah fasilitas umum, seperti sekolah, puskesmas, dan jalan. Selain itu, infrastruktur penyediaan air bersih turut terdampak setelah bangunan pengambilan air (intake) PDAM Jontor mengalami kerusakan akibat jebol.
Menindaklanjuti kejadian tersebut, Tim Satuan Tugas (Satgas) Bencana BWS Sumatera I bersama Tim Operasi dan Pemeliharaan (OP) Sumber Daya Air (SDA) 2 melakukan pemantauan di lokasi terdampak dan berkoordinasi dengan BPBD Kota Subulussalam.
Pada 13 November 2026, satu unit ekskavator dimobilisasi menuju Subulussalam untuk mendukung penanganan darurat. Sehari kemudian, alat berat tersebut mulai digunakan untuk membersihkan material banjir di Desa Jabi-Jabi.
Menteri PU, Dody Hanggodo, dalam keterangannya terkait penanganan bencana di Sumatra menegaskan pentingnya kecepatan dan kolaborasi dalam menghadapi situasi darurat.
“Dalam situasi darurat, kecepatan dan kolaborasi adalah kunci. Kementerian PU telah menggerakkan seluruh sumber daya mulai dari alat berat, personel teknis, termasuk dukungan logistik untuk membantu penanganan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh,” kata Dody di Jakarta, Minggu (15/11/2026).
Selain penanganan darurat, Kementerian PU melalui BWS Sumatera I menyiapkan tindak lanjut berupa perbaikan tanggul Sungai Lae Suraya dan normalisasi sungai. Langkah ini ditujukan untuk memperlancar aliran air sekaligus mengurangi risiko banjir susulan di kawasan terdampak.
Kementerian PU terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan penanganan infrastruktur berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung keselamatan masyarakat, memulihkan wilayah terdampak, serta memperkuat infrastruktur sumber daya air guna mengurangi risiko bencana hidrometeorologi.