Jakarta, InfoPublik – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) terus memperluas program Perhutanan Sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan sekaligus memperkuat perlindungan kawasan dari ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Melalui pemberian akses kelola legal, masyarakat didorong mengembangkan usaha produktif berbasis potensi lokal tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, saat berdialog dengan kelompok masyarakat di kawasan wisata Taman Hutan Raya (Tahura) Kapopo, Desa Ngatabaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Dalam kesempatan itu, ia menyerahkan lima Surat Keputusan (SK) Persetujuan Perhutanan Sosial dengan total luas 3.238 hektare (ha) kepada 309 kepala keluarga (KK) di Kabupaten Poso dan Tojo Una-Una.
Lima kelompok penerima SK tersebut meliputi LPHD Matako di Desa Matako, KTH Tumbuo Raya di Desa Padang Tumbuo, dan LPHD Nangga di Kabupaten Tojo Una-Una. Sementara di Kabupaten Poso, penerima terdiri atas LPHD Maragi Mbana di Desa Pantangolemba dan LPHD Mosintuwu di Desa Tangkura.
"Baru saja kami menyerahkan lima SK Perhutanan Sosial baru dengan luas sekitar 3.000 hektare di dua kabupaten. Dengan tambahan ini, total perhutanan sosial di Sulawesi Tengah sekarang sudah mencapai 163.000 hektare, dan ini sebenarnya angka yang sangat baik," ujar Raja Juli.
Sebelum penambahan tersebut, Kemenhut telah menerbitkan 1.358 SK Persetujuan Perhutanan Sosial di Sulawesi Tengah dengan luas 160.310,89 ha. Program itu telah menjangkau 37.383 KK di 194 desa yang tersebar di 12 kabupaten/kota.
Secara nasional, hingga Oktober 2026, pemerintah telah menerbitkan 11.364 SK Persetujuan Perhutanan Sosial dengan luas mencapai 8,47 juta ha bagi 1,43 juta KK.
Raja Juli menjelaskan, perluasan akses kelola hutan merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan potensi kawasan hutan secara legal. Namun, pemberian akses tersebut harus diikuti pengelolaan yang produktif agar memberikan dampak nyata bagi perekonomian warga dan ketahanan pangan.
"Pak Presiden Prabowo Subianto memiliki political will untuk memberikan akses kepada masyarakat melalui skema perhutanan sosial. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana akses yang sudah diberikan ini dimaksimalkan sehingga menjadi produktif," tegasnya.
Untuk meningkatkan produktivitas, Kemenhut mendorong pengembangan komoditas bernilai ekonomi tinggi yang sesuai dengan kondisi tanah dan iklim setempat. Komoditas yang dapat dikembangkan antara lain durian, pala, alpukat, kakao, kelapa, aren, mangga, dan jagung. Selain hasil pertanian dan perkebunan, masyarakat juga dapat mengembangkan potensi rotan, damar, kemiri, madu, serta wisata sumber air panas.
"Pemanfaatannya akan disesuaikan dengan kecocokan tanah untuk ditanami secara masif, misalnya durian, atau komoditas lain seperti pala dan alpukat. Tentu ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Raja Juli.
Ia menegaskan, keberhasilan Perhutanan Sosial tidak cukup diukur dari luas kawasan yang diberikan kepada masyarakat. Lebih dari itu, program tersebut harus mampu membangun usaha produktif, memperkuat kelembagaan kelompok, meningkatkan nilai tambah komoditas melalui hilirisasi, serta memperluas kemitraan dan akses pasar.
Di sisi lain, Perhutanan Sosial juga memiliki peran penting dalam menjaga kawasan hutan dari ancaman karhutla. Menurut Raja Juli, kawasan yang dikelola langsung oleh masyarakat melalui skema tersebut cenderung lebih terjaga dan memiliki kejadian kebakaran lebih sedikit.
"Jadi, perhutanan sosial ini baik dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat maupun kemitraan kehutanan itu yang paling sedikit terbakar. Sehingga melalui pemberian akses kepada masyarakat terutama masyarakat adat itu menjadi salah satu hal yang harus menjadi fokus utama kami di kementerian karena terbukti masyarakat adat dapat menjaga hutan dengan lebih baik," jelasnya.
Untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan kelestarian lingkungan, Kemenhut memperkuat pengawasan melalui kolaborasi Polisi Kehutanan (Polhut), Penyuluh Kehutanan, dan kelompok masyarakat. Upaya tersebut juga diperkuat melalui Bimbingan Teknis Penyuluh Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar Pusat Penyuluhan BP2SDM Kemenhut di Palu pada 12 November 2026.
Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan, Wahju Rudianto, mengatakan, kesadaran dan keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci dalam melindungi hutan dari ancaman kebakaran. Penyuluh Kehutanan memiliki peran strategis dalam pengendalian karhutla, mulai dari langkah preemtif dan preventif hingga pendampingan pascakebakaran.
Raja Juli berharap sinergi antara pemberian akses kelola, pendampingan penyuluh, dan pengawasan aparat kehutanan dapat menjadikan Perhutanan Sosial sebagai model pengelolaan hutan berkelanjutan.
"Pemerintah berharap kawasan perhutanan sosial tidak hanya mampu meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan ekonomi rakyat, tetapi juga menjadi benteng utama dalam mitigasi bencana karhutla dan pelestarian lingkungan hidup," tutupnya.