Banda Aceh, InfoPublik – Pemerintah terus mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat Aceh setelah bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera pada akhir November 2025. Hingga November 2026, pembangunan hunian sementara (huntara) di Aceh telah mencapai 99,83 persen, sementara pembangunan hunian tetap (huntap) terus dikebut agar warga tidak terlalu lama tinggal di tempat penampungan sementara.
Kepala Posko Wilayah (Kaposkowil) Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh, Safrizal ZA, mengatakan sebanyak 18.916 unit huntara telah selesai dibangun dari total rencana 19.949 unit.
“Semula 1.400.000 orang ada di pengungsian. Hari ini mereka telah memperoleh, ada yang kembali ke kediaman dan ada yang memperoleh hunian sementara,” ujar Safrizal dalam konferensi pers satu tahun penanganan bencana Sumatera bertajuk “Satu Tahun untuk Sumatera: Dari Penanganan Cepat menuju Pemulihan Berkelanjutan” di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) Aceh, Kamis (19/11/2026).
Selain huntara, pemerintah mencatat 1.758 unit huntap telah selesai dibangun dari total rencana 49.184 unit. Sebanyak 1.221 unit lainnya masih dalam proses pembangunan.
Safrizal menjelaskan, pembangunan huntap dilakukan melalui beberapa skema. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menangani pembangunan secara komunal atau dalam satu kawasan permukiman. Sementara itu, pembangunan rumah di atas tanah milik warga atau skema in situ mendapat dukungan anggaran melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Untuk mempercepat penyelesaian, Satgas PRR mengubah sebagian mekanisme pembangunan rumah in situ. Anggaran pembangunan akan disalurkan melalui bendahara pemerintah daerah, sehingga bupati dan wali kota dapat mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan di wilayah masing-masing.
Skema tersebut juga diarahkan untuk melibatkan penyedia jasa dan pengusaha lokal. Dengan demikian, percepatan pembangunan rumah diharapkan sekaligus menggerakkan perekonomian daerah.
Pembangunan huntap turut melibatkan Polri, Yayasan Buddha Tzu Chi, Caritas, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), serta Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Sejumlah pembangunan juga telah diselesaikan oleh berbagai pihak, termasuk di Aceh Utara.
Safrizal menegaskan percepatan pembangunan hunian tetap diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi waktu tinggal warga di huntara.
Layanan Kesehatan Pulih, 71 Sekolah Masih Gunakan Kelas Darurat
Selain hunian, pemulihan layanan dasar menunjukkan perkembangan. Seluruh rumah sakit, puskesmas, dan puskesmas pembantu di Provinsi Aceh telah kembali beroperasi.
Meski demikian, sejumlah fasilitas kesehatan masih menjalani pekerjaan konstruksi untuk peningkatan bangunan. Salah satunya Rumah Sakit Tamiang yang sebelumnya terendam banjir hingga sekitar dua meter. Rumah sakit tersebut telah dibersihkan dan kembali memberikan pelayanan, sementara pekerjaan peningkatan fasilitas masih berlangsung.
Di sektor pendidikan, dari 3.120 sekolah yang terdampak bencana, sebanyak 3.048 sekolah telah kembali melaksanakan pembelajaran di sekolah asal. Namun, 71 sekolah masih menggunakan kelas darurat dan satu sekolah lainnya melaksanakan pembelajaran dengan menumpang di tempat lain.
Kondisi tersebut menunjukkan pemulihan pendidikan belum sepenuhnya tuntas. Pembangunan dan perbaikan fasilitas sekolah masih diperlukan agar seluruh siswa dapat kembali belajar di ruang kelas yang layak.
Sementara itu, pemulihan pelayanan keagamaan juga terus berjalan. Dari 918 rumah ibadah yang terdampak, sebanyak 906 telah kembali beroperasi, sedangkan 12 lainnya masih belum dapat digunakan.
Bantuan Sosial Tersalurkan Lebih dari 99 Persen
Pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan setelah bencana. Di Aceh, bantuan isi hunian memiliki alokasi anggaran Rp729,942 miliar dengan realisasi Rp725,109 miliar atau 99,34 persen.
Bantuan jaminan hidup (jadup) dialokasikan sebesar Rp709,354 miliar dan telah terealisasi Rp702,912 miliar atau 99,09 persen. Adapun bantuan stimulan ekonomi memiliki alokasi Rp698,755 miliar dengan realisasi Rp692,220 miliar atau 99,06 persen.
Untuk membantu warga memperbaiki rumah, pemerintah menyiapkan bantuan bagi 17.742 unit rumah rusak ringan senilai Rp266,13 miliar dan 12.919 unit rumah rusak sedang senilai Rp387,57 miliar. Total bantuan perbaikan rumah tersebut mencapai Rp653,70 miliar.
Penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) juga telah mencapai 100 persen. Sebanyak 18.422 rekening dari total 18.422 sasaran telah menerima transfer bantuan tersebut.
Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga terdampak selama proses pemulihan tempat tinggal berlangsung.
115 Pasar Rakyat Kembali Beroperasi
Pemulihan ekonomi masyarakat juga terlihat dari beroperasinya kembali pasar rakyat. Dari 127 pasar terdampak di Aceh, sebanyak 115 pasar telah kembali beroperasi, sedangkan 12 pasar masih memerlukan penanganan.
Beroperasinya pasar menjadi salah satu indikator penting pemulihan karena berkaitan langsung dengan ketersediaan kebutuhan sehari-hari, aktivitas perdagangan, dan pendapatan pedagang.
Safrizal menyampaikan, rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya diarahkan untuk membangun kembali fasilitas yang rusak, tetapi juga memulihkan kualitas hidup masyarakat secara bertahap.
Pemerintah masih perlu menuntaskan pembangunan hunian tetap, memperbaiki sekolah dan rumah ibadah yang belum berfungsi, serta menangani pasar yang belum kembali beroperasi. Capaian tersebut menjadi bagian dari pekerjaan pemulihan yang terus dipantau setelah satu tahun bencana Sumatera.