PULANG PISAU, InfoPublik — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendalami pemenuhan hak dasar masyarakat Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Langkah peninjauan lapangan tersebut dibahas dalam pertemuan antara Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM Komnas HAM, Gatot Kristanto, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau, Tony Harisinta, di Ruang Rapat Bupati, Kamis pekan lalu (12/11/2026).
Dalam pertemuan koordinasi tersebut, Tony Harisinta memaparkan, musibah karhutla tidak sekadar merusak ekosistem lingkungan, tetapi juga memukul sendi kehidupan sosial serta ekonomi warga setempat.
Ancaman kabut asap tebal dan rusaknya lahan perkebunan masyarakat membuat aktivitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga sumber penghasilan harian warga terganggu secara signifikan.
"Rasa aman masyarakat sudah terganggu karena setiap hari mereka merasa waswas, sementara kesempatan berusaha juga hilang akibat kebun yang terbakar," ungkap Tony.
Pemerintah daerah sangat mengharapkan dukungan intervensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa bantuan bibit tanaman serta perbaikan fasilitas publik agar warga dapat segera memulihkan sumber penghidupannya.
Sementara itu, Gatot Kristanto menegaskan bahwa fokus pendalaman Komnas HAM mencakup pemenuhan hak warga atas kesehatan, rasa aman, pangan, pendidikan, serta lingkungan hidup yang layak.
Menurutnya, percepatan pemulihan pascabencana memerlukan sinergi lintas pemerintahan dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat, termasuk penguatan sarana pemantauan lingkungan yang saat ini masih terbatas di delapan kecamatan.
Komnas HAM turut memberikan perhatian khusus terhadap aspek psikologis melalui pendampingan pemulihan trauma serta edukasi kebencanaan bagi anak-anak agar mereka dapat kembali belajar dengan aman.
"Pemulihan pascabencana tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga memastikan masyarakat tetap mendapatkan hak atas kesehatan, pangan, pendidikan, rasa aman, serta lingkungan hidup yang baik," tegas Gatot.
Seluruh temuan lapangan dari kunjungan kerja ini akan dirumuskan Komnas HAM menjadi bahan rekomendasi strategis bagi pemerintah pusat.
Penguatan kebijakan penanganan terpadu tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan kesejahteraan sekaligus menjamin perlindungan hak masyarakat Kabupaten Pulang Pisau pascabencana. (MC Kab. Pulang Pisau/Jemy/Barsel)