Jakarta, InfoPublik - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dan kecepatan pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana. Kedua aspek tersebut menjadi kunci untuk menyelamatkan jiwa masyarakat serta meminimalkan kerugian akibat bencana.
Hal itu disampaikan Kepala BNPB saat memberikan pembekalan bertajuk “Kepemimpinan dalam Penanggulangan Bencana dan Penanganan Krisis” kepada 66 peserta didik (Serdik) Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-36 Tahun Anggaran 2026 di Gedung Hoegeng Iman Santoso, Sespim Lemdiklat Polri, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (19/11/2026).
Sebanyak 66 peserta tersebut terdiri atas 56 perwira menengah Polri berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol), delapan perwira menengah TNI dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, serta dua peserta dari Kejaksaan Agung.
Dalam paparannya, ia memperkenalkan empat prinsip kerja yang dianalogikan seperti tali. Empat untai yang dipilin menjadi satu akan lebih kuat dibandingkan jika berdiri sendiri. Keempat prinsip tersebut meliputi kolaborasi, responsif, integratif, dan sinkronisasi.
Kolaborasi berarti seluruh lembaga, termasuk Polri dan TNI, bekerja untuk mencapai satu tujuan. Responsif berarti peringatan dini harus segera diterjemahkan menjadi penugasan dan tindakan di lapangan. Integratif berarti data dan sumber daya dipadukan dalam satu komando, sedangkan sinkronisasi memastikan waktu dan peran setiap lembaga berjalan selaras sehingga tidak terjadi tumpang tindih.
Ia juga menekankan empat peran strategis Polri dalam penanggulangan bencana, yakni mendukung evakuasi bersama Basarnas dan TNI, mengamankan jalur evakuasi serta distribusi bantuan, mengidentifikasi korban melalui Tim Disaster Victim Identification (DVI) sekaligus memberikan pelayanan kepada keluarga korban, serta melindungi kelompok rentan dan menegakkan hukum.
Ia menegaskan, ego sektoral merupakan salah satu hambatan terbesar dalam penanganan bencana. Seluruh unsur dan potensi daerah harus bekerja dalam satu komando terpadu. Pimpinan di lapangan juga dituntut berani mengambil keputusan secara cepat dan tepat meskipun menghadapi keterbatasan waktu dan informasi.
Untuk memperkuat kesiapsiagaan, setiap daerah perlu memiliki peta dan kajian risiko bencana yang akurat sesuai karakteristik wilayah, dilengkapi langkah mitigasi serta prosedur operasi standar (SOP) tanggap darurat. Pemerintah daerah menjadi garda terdepan penanganan bencana, sedangkan BNPB siap memberikan dukungan apabila skala bencana melampaui kapasitas daerah.
Selain itu, modernisasi penanggulangan bencana perlu didukung integrasi data digital dan pemanfaatan teknologi. Namun, kemampuan operasional konvensional tetap harus dipelihara, termasuk membaca peta fisik, menggunakan kompas, dan mengoperasikan radio komunikasi darurat. Keterampilan tersebut diperlukan ketika jaringan seluler dan infrastruktur digital tidak dapat berfungsi akibat bencana.
Dalam mendukung operasi penanganan bencana, pengerahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI dan Polri juga perlu dioptimalkan secara terukur. Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam negeri harus mempertimbangkan kecepatan respons, efektivitas pencapaian sasaran, serta efisiensi anggaran operasional.
Pembekalan tersebut dinilai penting bagi para Serdik Sespimti yang ke depan berpeluang menduduki jabatan strategis, termasuk kepala kepolisian daerah (Kapolda). Dalam situasi bencana, tanggung jawab seorang pimpinan wilayah tidak hanya mencakup keamanan dan ketertiban, tetapi juga perlindungan keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat.
Karena itu, para calon pimpinan perlu memahami peran dan tanggung jawab dalam penanggulangan bencana berdasarkan kajian risiko serta potensi ancaman di wilayah masing-masing.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan penanganan bencana dapat diukur dari terlindungi dan terevakuasinya masyarakat tepat waktu, cepatnya bantuan pertama tiba di setiap titik pengungsian, serta pulihnya layanan dasar dan penghidupan masyarakat dalam waktu sesingkat mungkin.
Melalui pembekalan ini, ia berharap lahir figur pimpinan yang adaptif, berbasis data dalam mengambil keputusan, serta mampu membangun kolaborasi lintas sektor. Kepemimpinan di tengah krisis tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi terwujudnya ekosistem penanggulangan bencana yang tangguh, responsif, dan senantiasa mengutamakan keselamatan masyarakat.