Banda Aceh, InfoPublik – Pemulihan infrastruktur telekomunikasi di wilayah terdampak bencana Aceh telah mencapai 100 persen. Sebanyak 3.815 menara base transceiver station (BTS) yang sebelumnya mengalami kerusakan kini telah kembali berfungsi untuk mendukung komunikasi masyarakat.
Kepala Posko Wilayah (Kaposkowil) Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Aceh, Safrizal ZA, menyampaikan capaian tersebut dalam konferensi pers satu tahun penanganan bencana Sumatera bertajuk “Satu Tahun untuk Sumatra: Dari Penanganan Cepat menuju Pemulihan Berkelanjutan” di Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) Aceh, Kamis (19/11/2026).
Menurut Safrizal, pemulihan jaringan telekomunikasi menjadi bagian penting dari rehabilitasi infrastruktur dasar. Ketersediaan jaringan komunikasi diperlukan masyarakat untuk memperoleh informasi, berkoordinasi, serta kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.
Selain telekomunikasi, pemerintah juga mempercepat pemulihan akses air bersih melalui pembangunan sumur bor di sejumlah wilayah terdampak.
Dari target 1.434 unit sumur bor di Provinsi Aceh, sebanyak 920 unit telah selesai dibangun, sedangkan 514 unit lainnya masih dalam proses pengerjaan.
Safrizal mengatakan, pemerintah daerah juga menyampaikan kebutuhan tambahan titik sumur bor. Salah satunya usulan Bupati Aceh Timur untuk menambah lokasi pembangunan sumur bor sekaligus mengoptimalkan layanan perusahaan daerah air minum (PDAM).
Usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Satgas PRR bersama pihak terkait agar kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi.
Sementara itu, di Kabupaten Aceh Tamiang, pembaruan infrastruktur layanan air melalui PDAM tengah dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Pekerjaan tersebut menjadi bagian dari upaya memulihkan layanan air bersih di wilayah terdampak.
76 Fasilitas MCK Selesai dan Dibangun
Pemulihan sanitasi juga terus berlangsung. Pemerintah mencatat sebanyak 58 fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) telah selesai dibangun, sementara 18 unit lainnya masih dalam proses pengerjaan.
Penyediaan fasilitas sanitasi dan air bersih diperlukan untuk menjaga kesehatan masyarakat selama masa pemulihan, terutama bagi warga yang masih tinggal di kawasan hunian sementara maupun wilayah yang fasilitas dasarnya terdampak bencana.
Safrizal menegaskan, pemulihan infrastruktur dasar tidak hanya mencakup pembangunan fisik, tetapi juga memastikan masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal. Kebutuhan air bersih, sanitasi, energi, dan komunikasi menjadi bagian penting dari proses tersebut.
Layanan Dasar dan Aktivitas Ekonomi Berangsur Pulih
Di sektor pelayanan dasar, seluruh rumah sakit, puskesmas, dan puskesmas pembantu di Provinsi Aceh telah kembali beroperasi.
Sementara itu, dari 3.120 sekolah yang terdampak bencana, sebanyak 3.048 sekolah telah kembali melaksanakan pembelajaran di sekolah asal. Sebanyak 71 sekolah masih menggunakan kelas darurat dan satu sekolah lainnya melaksanakan pembelajaran dengan menumpang.
Pada sektor pelayanan keagamaan, dari 918 rumah ibadah yang terdampak, sebanyak 906 telah kembali beroperasi. Adapun 12 rumah ibadah lainnya masih belum dapat digunakan.
Pemulihan juga menyasar perlindungan sosial dan aktivitas ekonomi masyarakat. Bantuan isi hunian dengan alokasi Rp729,942 miliar telah terealisasi Rp725,109 miliar atau 99,34 persen.
Bantuan jaminan hidup (jadup) memiliki alokasi Rp709,354 miliar dengan realisasi Rp702,912 miliar atau 99,09 persen. Adapun bantuan stimulan ekonomi dialokasikan Rp698,755 miliar dan telah terealisasi Rp692,220 miliar atau 99,06 persen.
Untuk membantu warga memperbaiki rumah, pemerintah menyiapkan bantuan bagi 17.742 unit rumah rusak ringan senilai Rp266,13 miliar dan 12.919 unit rumah rusak sedang senilai Rp387,57 miliar. Total nilai bantuan perbaikan rumah mencapai Rp653,70 miliar.
Penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) juga telah mencapai 100 persen, yakni 18.422 rekening dari 18.422 sasaran telah menerima transfer bantuan.
Di sisi lain, aktivitas perdagangan masyarakat mulai pulih. Dari 127 pasar rakyat yang terdampak bencana, sebanyak 115 pasar telah kembali beroperasi, sedangkan 12 pasar masih memerlukan penanganan.
Berbagai capaian tersebut menunjukkan pemulihan pascabencana di Aceh tidak hanya berorientasi pada pembangunan kembali fasilitas yang rusak, tetapi juga memastikan layanan dasar, komunikasi, dan kegiatan ekonomi masyarakat dapat berjalan kembali.