Banda Aceh, InfoPublik – Pemerintah Aceh mencatat sebanyak 25.244 jiwa terdampak bencana dan 844 jiwa mengungsi hingga Rabu (18/11/2026) pukul 17.00 WIB. Warga terdampak tersebar di empat kabupaten yang saat ini masih menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penanganan bencana.
Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Aceh, Taufik, mengatakan pemerintah terus memperkuat kesiapsiagaan dan respons darurat menghadapi kondisi cuaca ekstrem yang kembali terjadi menjelang akhir November 2026.
Hal tersebut disampaikan Taufik dalam konferensi pers satu tahun penanganan bencana Sumatera bertajuk “Satu Tahun untuk Sumatera: Dari Penanganan Cepat menuju Pemulihan Berkelanjutan” di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) Aceh, Kamis (19/11/2026).
Menurut Taufik, Pemerintah Aceh telah menyiapkan langkah antisipasi sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi. Penanganan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi, percepatan evakuasi, dan penyediaan bantuan dasar.
“Pemerintah Aceh berkomitmen memastikan kesiapsiagaan berjalan secara terkoordinasi dan penanganan bencana dilakukan dengan cepat serta tepat sasaran. Ini bukan hanya tentang menghadapi bencana, tetapi memastikan pemerintah hadir lebih cepat untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat,” ujar Taufik.
Tiga Langkah Penanganan Darurat
Taufik menjelaskan, terdapat tiga langkah utama yang terus diperkuat pemerintah daerah dalam menghadapi kondisi bencana.
Pertama, memperkuat pemantauan wilayah rawan bencana melalui koordinasi peringatan dini dengan instansi terkait, termasuk BMKG dan lembaga penanggulangan bencana. Pemerintah juga memetakan wilayah berisiko serta menyiapkan jalur dan jadwal evakuasi menuju lokasi pengungsian.
Kedua, mempercepat respons pemerintah daerah dengan mengaktifkan koordinasi seluruh organisasi perangkat daerah. Langkah ini mencakup evakuasi warga terdampak, pemenuhan kebutuhan logistik, pelayanan kesehatan, serta penyediaan perlengkapan untuk penanganan darurat.
Ketiga, memprioritaskan perlindungan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti lanjut usia, anak-anak, perempuan, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Pemerintah juga memastikan informasi kebencanaan dapat diterima masyarakat secara cepat dan merata.
Menurut Taufik, koordinasi dan kehadiran pemerintah di lapangan menjadi faktor penting untuk memastikan penanganan berlangsung sesuai kebutuhan masyarakat.
Sebanyak 17 Kabupaten/Kota dalam Status Penanganan Darurat
Berdasarkan pembaruan data hingga 18 November 2026, sebanyak 17 kabupaten/kota di Aceh tercatat berada dalam status penanganan bencana darurat. Status penanganan tersebut mencakup siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat.
Pemerintah Aceh bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, serta instansi terkait terus memperkuat koordinasi penanganan, khususnya untuk evakuasi warga, pelayanan kesehatan, distribusi bantuan, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak.
Selain penanganan darurat, pemerintah juga memprioritaskan pemulihan melalui perbaikan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan layanan pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Taufik menyampaikan, pemulihan awal yang sedang dilaksanakan telah mencapai realisasi sekitar 53 persen dari rencana kegiatan. “Realisasi yang kita capai sudah lebih kurang 53 persen dari rencana tersebut. Insyaallah, itu akan terkejar sesuai target,” ujarnya.
Pemerintah Aceh akan terus memperkuat integrasi data dan pemantauan perkembangan di lapangan agar penanganan darurat maupun pemulihan dapat berjalan berkesinambungan.
Taufik menegaskan, pemulihan bencana membutuhkan kerja sama seluruh unsur pemerintah dan masyarakat hingga kondisi kehidupan warga kembali aman dan stabil.