Pemko Padang Boyong Usulan PSU Huntap Korban Bencana ke Kementerian PKP RI
Padang, Infopublik – Pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana hidrometeorologi di Kota Padang tidak cukup hanya dengan mendirikan rumah. Ketersediaan jalan, drainase, dan prasarana dasar lainnya menjadi penentu agar warga dapat menempati hunian baru secara layak. Untuk menuntaskan kebutuhan tersebut, Pemerintah Kota Padang meminta dukungan pemerintah pusat dengan estimasi anggaran Rp25 miliar hingga Rp30 miliar pada 2027.
Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan kebutuhan itu saat beraudiensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (4/11/2026).
Pemko Padang telah menyiapkan lahan seluas 12 hektare untuk mendukung pembangunan hunian bagi warga terdampak bencana pada November 2025. Namun, pemenuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU), khususnya di kawasan Huntap Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, masih membutuhkan dukungan pembiayaan.
Fadly menjelaskan, pembangunan huntap direncanakan di dua lokasi, yakni Kelurahan Lambung Bukik, Kecamatan Pauh, dan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Pembangunan melibatkan Kementerian PKP, Buddha Tzu Chi, dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN).
“Kami menyiapkan dua lokasi pembangunan Huntap untuk membangun rumah bagi korban bencana, yaitu di Kelurahan Lambung Bukik, Kecamatan Pauh, dan Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Pembangunan dilakukan oleh Kementerian PKP, Buddha Tzu Chi, dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN),” kata Fadly.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat diperlukan agar pembangunan infrastruktur pendukung dapat berlanjut dan kawasan hunian siap ditempati. Pemenuhan PSU menjadi bagian penting dari pemulihan pascabencana, karena hunian yang layak juga harus ditopang lingkungan yang memadai untuk menunjang aktivitas dan kehidupan warga.
“Kami berharap Bapak Menteri dapat memfasilitasi kelanjutan pembangunan infrastruktur tersebut. Sebab, penyelesaian Huntap tidak hanya soal pembangunan rumah, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat tinggal dengan layak dan memperoleh kesejahteraan setelah menempati hunian baru,” ujarnya.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan sumber pembiayaan yang lebih beragam. Menurutnya, pembangunan tidak semestinya hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maupun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Kepala daerah harus mampu mencari berbagai peluang pembiayaan kreatif, termasuk melalui kolaborasi dengan BUMN, sektor swasta, dan sumber pendanaan lainnya. Dengan begitu, pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” tegas Maruarar.
Audiensi tersebut juga membahas penataan kawasan di sekitar PT Pelindo Regional 2 Teluk Bayur. Dalam pertemuan itu, Fadly didampingi Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tri Hadiyanto, Kepala Dinas PUPR Malvi Hendri, serta Kepala Dinas Pertanahan Raf Indria.
Bagi Pemko Padang, penyelesaian PSU di kawasan huntap menjadi salah satu pekerjaan penting agar upaya pemulihan pascabencana tidak berhenti pada pembangunan fisik rumah. Ketersediaan infrastruktur dasar dan dukungan pembiayaan menjadi faktor penentu agar warga terdampak dapat kembali menjalani kehidupan di lingkungan yang layak dan aman.
(Mul)
~ 📤 by Ju
